Wakil Ketua DPRD Jateng: Pendampingan Jadi Kunci Pengembangan Desa Wisata di Jawa Tengah

SuaraJawaTengah.id - Pengembangan desa wisata di Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dana semata. Hal itu bisa membangun ekonomi desa dan menjadi desa mandiri. 

Namun demikian, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dan strategis agar program ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa program pengembangan desa wisata memerlukan pendekatan yang menyeluruh, bukan sekadar memberikan bantuan finansial.

Menurutnya Sarif, pendampingan yang tepat akan membantu desa wisata berkembang secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya bersifat sesaat.

Baca Juga:TPST Desa Penggarit Jadi Inspirasi Solusi Pengelolaan Sampah Tingkat Lokal di Jawa Tengah

“Kalau hanya bantuan dana, mungkin akan cepat selesai dan hilang. Tapi apa sih yang kurang? Misal SDM-nya, promosinya, sehingga lebih pada sisi pendampingan,” ujar Sarif, pada Senin 9 Juni 2025.

Hingga saat ini, tercatat ada 886 desa wisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 681 desa masih dalam kategori rintisan, 167 desa berkembang, dan hanya 38 desa yang masuk kategori desa wisata maju.

Sementara itu, Jawa Tengah sendiri memiliki total 8.563 desa dan kelurahan, yang artinya masih banyak wilayah yang belum tersentuh pengembangan sektor pariwisata berbasis desa.

Melihat data tersebut, Sarif menilai bahwa potensi besar desa-desa di Jawa Tengah belum tergarap maksimal. Ia mengingatkan bahwa pengembangan desa wisata tidak boleh dilakukan asal-asalan atau sekadar mengikuti tren.

Baca Juga:YouTuber Pemula Wajib Tahu! Rahasia View Meledak Pakai Jasa Iklan Ini!

“Artinya, masih banyak desa yang belum mengembangkan Desa Wisata. Meski demikian, pengembangannya tidak boleh sekadar asal atau latah, atau asal punya Desa Wisata,” katanya.

Untuk itu, Sarif mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar menggandeng institusi pendidikan tinggi, seperti kampus atau universitas, untuk melakukan studi kelayakan terhadap potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Dengan langkah ini, pengembangan desa wisata bisa dilakukan secara terukur dan berbasis data.

“Sehingga ada rencana yang terukur. Tidak kemudian berhenti, setelah viral misalnya. Tapi harus butuh inovasi dan atraksi berkelanjutan,” jelas Sarif Abdillah.

Tak hanya itu, Sarif juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai perlu menggandeng sektor swasta, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk mendukung pembangunan desa wisata dari berbagai aspek.