- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 236 ribu kursi pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai tahun 2026.
- Kebijakan ini menghapus biaya operasional pendidikan di sekolah negeri guna menekan angka putus sekolah bagi keluarga kurang mampu.
- Pemprov Jateng menggandeng 139 sekolah swasta serta menyediakan asrama untuk memfasilitasi siswa ekonomi rendah melanjutkan pendidikan jenjang menengah.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027 dengan menyiapkan lebih dari 236 ribu kursi pendidikan bebas biaya, mulai dari SMA, SMK, dan SLB negeri hingga sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng menekan angka putus sekolah sekaligus membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan seluruh siswa yang diterima di SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tidak akan dikenai pungutan biaya operasional pendidikan.
"Biaya operasional sekolah pada semua satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tanpa pungutan kepada siswa atau orang tua siswa," kata Sadimin di Semarang, Jumat (12/6/2026).
Baca Juga:Pemprov Jateng Upayakan Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung Tuntas 2026
Total sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah akan menikmati kebijakan tersebut.
Program sekolah gratis tidak hanya mencakup pembebasan SPP, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar pendidikan seperti buku pelajaran, kegiatan akademik, pemanfaatan laboratorium, perpustakaan, hingga sejumlah kegiatan ekstrakurikuler.
Tak berhenti di sekolah negeri, Gubernur Ahmad Luthfi juga memperluas jangkauan bantuan pendidikan melalui Program Sekolah Kemitraan yang menggandeng 139 SMA dan SMK swasta di berbagai daerah.
Program ini secara khusus menyasar siswa dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan sebesar Rp2 juta per siswa per tahun sehingga peserta didik dapat bersekolah di lembaga pendidikan swasta tanpa dibebani biaya pendidikan.
Baca Juga:Sajajar Desak Kemenag Tindak Tegas Pelaku Pembubaran Kemah Ahmadiyah di Karanganyar
Tahun ini, sebanyak 5.004 kursi disediakan melalui Program Sekolah Kemitraan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mempertahankan program pendidikan gratis berbasis asrama melalui SMK Boarding School dan Semi Boarding School.
Sebanyak 288 kursi tersedia di tiga SMKN Jateng berasrama di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Sementara 471 kursi lainnya disediakan pada 15 SMK Negeri Semi Boarding yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Seluruh peserta program tersebut mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sekaligus biaya personal selama menjalani pendidikan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan perluasan sekolah gratis dilakukan untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi alasan anak berhenti sekolah setelah lulus SMP.
"Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak," ujar Luthfi.
