- Gubernur Jawa Tengah mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Semarang pada 18 Juni 2026 bersama jajaran BPS pusat.
- Sebanyak 36.891 petugas dikerahkan hingga 31 Agustus 2026 untuk memetakan potensi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif.
- Data sensus yang mencakup sektor rumah tangga hingga UMKM akan menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi yang strategis.
Sonny menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus mendata aktivitas ekonomi, baik pelaku usaha maupun ekonomi keluarga. Ia juga memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Anastasia Putri mengatakan, pendataan dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah. Sebelum bertanya, petugas lebih dulu memberikan penjelasan mengenai sensus kepada masyarakat.
“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.
Ia mengaku sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Dalam pelaksanaan di lapangan, kendala yang kerap muncul adalah kekhawatiran warga terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk soal pendapatan.
Baca Juga:Jateng Jadi Provinsi dengan Sertifikasi Tanah Wakaf Tertinggi Nasional
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Anastasia mengatakan, masyarakat juga dapat memastikan identitas petugas sensus melalui surat tugas dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, petugas sensus juga mengenakan rompi khusus.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.
