Dana Pilkada Membengkak Rp 10,1 M, Pemkot Solo Akui Tak Punya Uang Lagi

SuaraJawaTengah.id - Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solo 2020 diperkirakan bakal membengkak hingga Rp 10,1 miliar. Meski begitu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan pihaknya sudah tidak memiliki anggaran untuk menutup anggaran tersebut.

Rudy, sapaan FX Hadi Rudyatmo mengakui, saat ini Pemkot Solo sedang mengalami kesulitan finansial. Pun dirinya mengaku tak tahu harus mencari dana ke mana untuk menutupi kebutuhan anggaran Pilkada Solo 2020 yang membengkak. Tak hanya itu, saat ini untuk biaya listrik, premi BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan air PDAM pun Pemkot Solo harus berutang.

“Kami enggak punya uang kok. APBD Perubahan juga enggak ada. Bayar BPJS saja utang, listrik utang, telepon, PDAM juga. Semua itu akan kami lunasi maksimal 30 Januari 2021,” kata dia kepada wartawan di Balai Kota seperti dilansir Solopos.com-jaringan Suara.com pada Rabu (3/6/2020).

Untuk diketahui, APBD Kota Solo tahun ini sebagian telah dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pun pada saat yang sama, pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis dibanding tahun sebelumnya.

Rudy mengatakan, sebenarnya untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, pemkot sudah menyediakan Rp 21 miliar. Rudi mengakui dana tersebut tak diutak-atik saat Pemkot melakukan rasionalisasi untuk penanggulangan Covid-19 sesuai surat edaran (SE) dari pemerintah pusat.

Rudy mengaku belum berkoordinasi dengan KPU terkait kebutuhan anggaran Pilkada Solo 2020 yang menggunakan protokol kesehatan tersebut. Hal itu termasuk memperkirakan sumber dana guna mencukupi permintaan tambahan anggaran di KPU itu.

"Ya enggak ngerti (sumber dana dari mana). Belum ada koordinasi dengan KPU. DPRD juga pasti enggak bisa menaikkan juga," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Solo memperkirakan butuh tambahan anggaran sekitar Rp10,1 miliar jika Pilkada Solo jadi digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Penambahan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan guna mencegah persebaran Covid-19 di semua tahapan pilkada. Penjelasan itu disampaikan Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, saat diwawancarai wartawan via telepon, Selasa (2/6/2020).

Baca Juga: Perintah PDIP, Purnomo Mundur Bersaing dengan Gibran di Pilkada Solo

“Ada penambahan anggaran karena kesepakatannya harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Kami sudah rapat, kami sudah menghitung tambahannya berapa. Tapi ini juga belum fix. Sementara (tambahannya) Rp 10,1 miliar,” katanya.