Reaktif Covid-19, Ratusan KPPS Pilkada Pemalang Tak Boleh Bertugas

SuaraJawaTengah.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang memastikan petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang reaktif Covid-19 tidak bertugas dalam pencoblosan pilkada yang akan digelar besok, Rabu (9/12/2020). Hal ini membuat banyak TPS yang kekurangan petugas.

Anggota KPU Pemalang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Agus Setiyanto ‎mengatakan, petugas TPS yang hasil rapid testnya reaktif tidak boleh bertugas dan harus menjalani isolasi mandiri meskipun menurut Dinas Kesehatan tetap bisa bertugas asalkan sudah isolasi mandiri.

‎"Petugas TPS yang reaktif tetap tidak boleh bertugas untuk keamanan dan kenyamanan bersama‎. Supaya rekannya dan pemilih tidak takut," kata Agus kepada Suara.com, Selasa (8/12/2020). 

Dengan banyaknya petugas TPS yang reaktif, Agus mengakui nantinya ada banyak TPS yang jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) kurang dari jumlah ideal total sembilan orang.

Baca Juga: Ratusan Petugas TPS Pilkada Pemalang Reaktif Corona, Beberapa Orang Mundur

Hal ini karena untuk dilakukan penggantian atau menunggu hasil pemeriksaan swab waktunya sudah tidak memungkinkan.

"‎Banyak nanti TPS yang KPPS-nya cuma lima orang atau Linmasnya cuma satu. Sesuai ketentuan KPU, minimal lima boleh. Kalau ada yang kurang dari lima orang, diambil dari TPS di sekitarnya yang jumlah tujuh atau enam. Jadi ada yang digeser," jelasnya.

‎Agus mencontohkan di wilayah Kecamatan Moga, dari 160 TPS, terdapat 80 TPS yang jumlah petugasnya hanya ada enam orang karena ada yang reaktif setelah rapid test.

"Jadi hanya setengahnya saja yang petugas TPS-nya komplit‎," ujarnya.

Menurut Agus, kondisi tersebut tak bisa dihindari karena pilkada kali ini berbeda dengan pilkada maupun pilpres yang digelar sebelum-sebelumnya.

Baca Juga: 2 Artis Ini Dukung Pilkada di Tengah Pandemi

‎"Pilkada di masa pandemi ini kan belum pernah terjadi. Jadi kita hanya bisa menantisipasi agar tidak jadi gangguan. Ini tergantung ketua KPPS-nya bagaimana mengatur tugas anggota-anggotanya," ucapnya.