- Aksi demo berubah anarkis, picu penjarahan dan rusuh.
- Akademisi UIN Walisongo tolak kekerasan, curiga ada pihak ketiga.
- Adib ingatkan bahaya terulang tragedi Mei 1998 silam.
SuaraJawaTengah.id - Eskalasi kekerasan dalam gelombang unjuk rasa atau demonstrasi di berbagai kota di Indonesia memicu kekhawatiran serius dari kalangan intelektual.
Aksi yang semula merupakan luapan kekecewaan rakyat kini dibayangi oleh anarkisme, penjarahan, dan perusakan yang dikhawatirkan dapat mengarah pada tragedi kemanusiaan yang lebih besar.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib, dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap metode kekerasan yang mewarnai demonstrasi.
Menurutnya, meski kemarahan publik dapat dipahami, anarkisme bukanlah jalan keluar dan justru merugikan perjuangan itu sendiri.
"Saya tidak setuju dengan demo yang anarkhis, kekerasan dan penjarahan," tegas Kholidul Adib dikonfirmasi pada Minggu (31/8/2025).
Lebih jauh, ia melihat adanya kejanggalan dalam pola kerusuhan yang terjadi.
Pembakaran fasilitas umum, penjarahan rumah tokoh elite politik yang jadi target, dan perusakan yang meluas di beberapa titik, seperti yang terjadi di Jakarta, Semarang, Pekalongan, Solo, Surabaya, hingga ke Makassar memunculkan dugaan adanya pihak ketiga yang sengaja memperkeruh suasana.
"Saya mencurigai ada oknum-oknum yang memperkeruh keadaan dengan melakukan pembakaran dan penjarahan yang seolah ini berjalan sistematis dan terarah," ungkapnya.
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Laporan di lapangan menunjukkan beberapa insiden perusakan tidak dilakukan oleh massa utama pengunjuk rasa, melainkan oleh kelompok-kelompok kecil yang bergerak terorganisir di tengah kerumunan.
Baca Juga: AICIS 2024 Hasilkan Sembilan Butir Piagam Semarang, Apa Saja Isinya?
Mereka menyasar properti yang tidak terkait langsung dengan simbol pemerintah, menciptakan ketakutan dan mengalihkan fokus dari tuntutan utama rakyat.
Kondisi ini, menurut Adib, sudah berada di titik genting. Ia mendesak semua elemen, baik massa aksi, aparat keamanan, maupun pemerintah, untuk segera mengambil langkah de-eskalasi. Tanggung jawab untuk menghentikan spiral kekerasan ini berada di pundak semua pihak.
"Amuk massa hari-hari ini harus segera dihentikan. Semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan kerusakan dan penjarahan," serunya.
Peringatan paling keras yang disampaikannya adalah potensi terulangnya sejarah kelam bangsa.
Adib membangkitkan memori kolektif tentang kerusuhan Mei 1998, sebuah periode huru-hara yang diwarnai penjarahan massal, kekerasan seksual, dan pembakaran yang menyasar etnis tertentu.
Ia khawatir, jika situasi anarkis ini terus dibiarkan dan dipelihara, Indonesia bisa kembali terjerumus ke dalam jurang yang sama.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Anjing Pelacak Diterjunkan Cari Korban Hilang Banjir Lahar Hujan di Sungai Senowo
-
Banjir Lahar Hujan di Hulu Sungai Senowo Magelang 3 Orang Meninggal dan 2 Hilang
-
Drama KDRT dan Isu Selingkuh: Kepala Puskesmas Polisikan Suami, Kini Diperiksa Pemkab Blora
-
Bukan Sekadar Tembok: Mengapa Pembangunan Giant Sea Wall 274 KM Ini Jadi Penyelamat Ekonomi Pantura?
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug