Langkah Prabowo Diapresiasi, Akademisi UIN Ingatkan Akar Masalah: Perut Rakyat Jauh Lebih Penting!

SuaraJawaTengah.id - Di tengah kobaran api amuk massa yang melanda berbagai kota di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas dengan menggelar konferensi pers didampingi para ketua umum partai politik.

Pernyataan sikap pemerintah ini pun mendapat sorotan dari kalangan akademisi, salah satunya Kholidul Adib dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Secara umum, Adib mengapresiasi respons cepat dan langkah-langkah awal yang diumumkan Presiden Prabowo untuk meredam gejolak nasional.

"Hari ini Presiden Prabowo Subiyanto mengadakan konferensi pers yang didampingi para ketua umum partai politik yang secara umum terdapat beberapa poin yaitu: 1. Mencabut keanggotaan anggota DPR RI yang melakukan kekeliruan misalnya dengan melontarkan pernyataan yang melukai hati rakyat. 2. Menindak tegas aksi aksi yang melawan hukum, bahkan ada yang mengarah ke makar dan terorisme. 3. Meninjau untuk meniadakan tunjangan DPR dan kunjungan luar negeri," papar Adib merangkum poin-poin krusial pada Minggu (31/8/2025).

"Terhadap materi konferensi pers Presiden Prabowo saya sangat mengapresiasi. Semoga dapat menormalkan keadaan dan meredakan amuk massa," lanjutnya.

Namun, Adib mengingatkan bahwa langkah-langkah tersebut baru menyentuh permukaan dari gunung es kemarahan rakyat.

Menurutnya, masalah substantif yang menjadi pemicu utama gelombang protes belum tersentuh.

Ia menekankan, janji kampanye untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.

"Namun masalah substansinya bukan cuma di situ tetapi bagaimana presiden menjamin bahwa tuntutan rakyat yang ingin hidup sejahtera itu diwujudkan sebagaimana janji-janjinya saat kampanye," tegasnya.

Baca Juga: Demo Anarkis Bisa Picu Tragedi 98, Akademisi UIN: Ada Oknum Sistematis di Balik Kerusuhan!

Persoalan mendasar bagi jutaan rakyat Indonesia saat ini adalah kesulitan ekonomi yang menghimpit.

"Bagaimana rakyat bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai membuat kebijakan yang kontra produktif misalnya di tengah kondisi rakyat yang masih susah ekonominya tapi justru ditarik pajak tinggi," ujar Adib.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera mencari solusi konkret atas krisis fiskal dan ekonomi yang sedang terjadi. Keterlibatan para ahli menjadi kunci untuk menemukan jalan keluar yang efektif dan tepat sasaran.

"Pemerintah bisa mengajak diskusi para pakar dan praktisi ekonomi untuk mencari solusi bersama, memecahkan persoalan ekonomi dan krisis fiskal negara dan hasilnya benar-benar dijalankan dengan baik untuk kepentingan rakyat banyak," sarannya.

Adib secara spesifik menyoroti kebijakan pajak yang dinilai tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat yang terbebani oleh gelombang PHK dan pendapatan yang stagnan.

"Pada saat rakyat masih susah dan belum sejahtera akibat pendapatan masih kecil bahkan banyak yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan apalagi banyak yang kena PHK maka semestinya kenaikan pajak tidak dipaksakan," kutipnya.