Bongkar 8 Kebijakan Kontroversial Pemerintah, Akademisi UIN Sebut Ini Biang Kerok Indonesia Membara!

5. Kenaikan PBB Gila-gilaan

Ini adalah salah satu pemicu utama kerusuhan lokal yang kemudian menjalar secara nasional. Sebanyak 104 daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan 20 di antaranya menaikkan lebih dari 100%. Kasus ekstrem terjadi di Cirebon (1.000%), Jombang (800%), dan Pati (250%), yang memicu amarah pertama.

6. Tunjangan DPR yang Melukai Hati

Di tengah penderitaan ekonomi rakyat, tunjangan perumahan anggota dewan justru melonjak menjadi Rp50 juta per bulan. Dengan total penerimaan bulanan bisa menembus Rp100 juta, kontras ini menjadi simbol ketidakpedulian elit terhadap nasib rakyat.

7. Anggaran Pendidikan dan Universitas Dipangkas

Pemerintah memotong Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hingga 50%, dari Rp6 triliun menjadi Rp3 triliun. Hal ini mengancam kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dan mengorbankan masa depan pendidikan bangsa.

8. Pemotongan Dana BLU dan Tunjangan Kinerja

Dana Badan Layanan Umum (BLU) diblokir lebih dari 50%. Salah satu akibat langsungnya adalah pemotongan tunjangan remunerasi pegawai hingga 30%, yang semakin menekan ekonomi para abdi negara di sektor layanan publik seperti rumah sakit dan universitas.

Kedelapan poin ini, menurut Kholidul Adib, adalah bahan bakar yang menyulut api di tengah masyarakat. Di akhir analisisnya, ia menyisipkan pesan damai dan pengingat tentang siapa musuh bersama yang sesungguhnya.

Baca Juga: UIN Walisongo Semarang "Kampus Rakyat" yang Kian Tidak Merakyat

"Semoga demo tidak anarkis dan berjalan damai tanpa pengrusakan dan penjarahan. Aparat bukan musuh rakyat dan rakyat bukan musuh aparat. Musuh utama adalah pejabat yang korup."