Warga Sumbang Tolak Tambang Kaki Gunung Slamet: Lingkungan Rusak, Masa Depan Terancam!

SuaraJawaTengah.id - Sekitar 100 warga Kecamatan Sumbang, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang, menyuarakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet.

Lokasi tambang yang masuk wilayah Desa Gandatapa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ini dinilai merusak lingkungan secara masif dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Aksi damai ini menjadi bentuk solidaritas warga yang merasakan langsung dampak negatif dari penambangan pasir hitam tersebut.

Pada hari Minggu, para warga mendatangi area tambang yang berlokasi di perbatasan Desa Gandatapa dan Limpakuwus, Kecamatan Sumbang.

Namun, aksi ini berbeda dari unjuk rasa pada umumnya. Tidak ada orasi yang menggema, melainkan fokus pada pengecekan kondisi terkini lahan yang telah rusak parah.

Puncak aksi ditandai dengan pemasangan spanduk penolakan di pagar dan pintu masuk area tambang, menegaskan sikap tegas warga terhadap keberadaan tambang yang meresahkan.

Eka Wisnu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang, menjelaskan bahwa penolakan ini adalah bentuk solidaritas warga Sumbang terhadap masyarakat Desa Gandatapa yang paling merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang.

"Kita sifatnya bersolidaritas dengan warga Gandatapa pada khususnya untuk memasang spanduk yang pada intinya adalah menolak tambang, karena dampaknya sangat dirasakan, apalagi untuk generasi kita ke depan. Anak cucu kita semua bisa diwarisi bencana,” tegas Eka.

Ia menekankan bahwa warga bukan menolak aturan atau kebijakan pemerintah, melainkan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Baca Juga: Tambang Galian C di Jepara Longsor, Satu Orang Tewas, Ini Kronologinya

Dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi dalam waktu singkat. Eka mengungkapkan bahwa jalan-jalan yang baru diperbaiki kini kembali rusak di beberapa titik akibat lintasan kendaraan berat dari kawasan tambang.

"Jalan-jalan cepat rusak, dan sementara jalan rusak itu tidak pernah dari pihak tambang sendiri yang menyentuh untuk perbaikan, semua hanya menunggu anggaran dari pemerintah. Ini baru beberapa bulan sudah ada yang rusak,” keluhnya.

Kondisi ini menunjukkan minimnya tanggung jawab pihak tambang terhadap kerusakan yang mereka timbulkan.

Selain infrastruktur, penurunan debit air menjadi keluhan serius warga. Pasokan air yang berkurang ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Eka menilai, jika aktivitas penambangan terus berlangsung tanpa pengawasan dan evaluasi ketat, kondisi ini akan semakin memburuk.

Ironisnya, di depan area tambang terpasang tanda peringatan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia.

Tanda tersebut menunjukkan bahwa area ini sedang dalam pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, namun aktivitas pertambangan tetap berjalan seperti biasa.

"Pengawasan dari KLH ada, tapi aktivitas penambangan tetap berjalan seperti biasa. Kita ini bukan alergi aturan, tapi yang kita pertimbangkan justru efek dan dampak jangka panjangnya,” ujarnya.

Harapan utama warga yang tergabung dalam aliansi ini adalah penutupan total aktivitas tambang di wilayah tersebut. Penutupan sementara, seperti yang pernah terjadi di lokasi lain, dianggap tidak cukup untuk menjawab keresahan masyarakat.

"Harapan dari warga, tambang ini ditutup total. Sampai sekarang belum ada tindakan penutupan, masih dalam tahap-tahap berikut dan aktivitas masih jalan,” pungkas Eka, menegaskan desakan warga agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas.