Sekolah Kemitraan dan Mobilitas Sosial: Pendekatan Collaborative Governance

SuaraJawaTengah.id - Pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk memerdekakan serta meningkatkan taraf hidup manusia. Ungkapan tersebut digagas oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurutnya, pendidikan bukan sebagai media transfer ilmu semata.

Lebih jauh daripada itu, pendidikan seharusnya dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencapai mobilitas sosial vertikal. Artinya, masyarakat diharapkan dapat mengalami peningkatan kualitas hidupnya yang berawal dari proses pengembangan cara berpikir. Untuk mencapai harapan tersebut, masyarakat perlu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali, sebab ketika kualitas berpikir masyarakat meningkat, hal itu akan berdampak pula pada pembangunan suatu daerah.

Namun, dewasa ini Provinsi Jawa Tengah sedang dilanda persoalan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Klaim ini didasari oleh begitu banyaknya calon pendaftar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi nahasnya sekolah negeri tak memiliki daya tampung sebesar itu.

Tercatat SMA dan SMK negeri hanya memiliki daya tampung kurang lebih 230 ribu kursi (Arywono, 2026). Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.200.000 siswa. Dengan asumsi jumlah antar kelas yang relatif sama, maka kuantitas siswa kelas 9 yang menjadi calon siswa SMA sejumlah kurang lebih 400.000. Melalui data tersebut terlihat jelas kesenjangan antara jumlah calon siswa menengah atas dengan kapasitas sekolah menengah atas yang tersedia.

Sementara itu, walaupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  telah mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan oleh Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan kesetaraan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data BPS (2025) yang menyatakan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA atau sederajat masih sebesar 68%.

Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan sosial-ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Brebes dan Kebumen yang masih berkutat pada tingginya permasalahan kemiskinan, berbanding terbalik dengan daerah yang memiliki sirkulasi ekonomi stabil seperti Kota Semarang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir menawarkan solusi melalui Program Sekolah Kemitraan. Program ini bertujuan menjadi jawaban atas terbatasnya kuota penerimaan siswa SMA di kala melonjaknya calon lulusan SMP, dengan menggaet SMA/SMK swasta sebagai tempat menempuh pendidikan alternatif secara gratis. Meskipun demikian, di balik kecemerlangan ide yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, terdapat minimnya kontinuitas bagi lulusan program ini untuk menjangkau pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun terbukanya lapangan kerja bagi mereka. Maka dengan problematika tersebut, dibutuhkan sebuah strategi konkret dalam mengoptimalkan Program Sekolah Kemitraan yang berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara nyata.

Jawa Tengah Butuh Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah terus menorehkan prospek positif melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut data Bank Indonesia (2025), Pemerintah Jawa Tengah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,12% (yoy).

Baca Juga: Petani Jateng Mulai Beralih ke Pompa Tenaga Surya, Hemat Biaya Produksi

Pertumbuhan ini besar dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan konstruksi. Namun capaian ini justru dapat menjadi bencana apabila tidak dibarengi kesiapan individu memasuki dunia kerja. Oleh karenanya, pemerintah perlu memaksimalkan peran pendidikan yang berkualitas guna menyiapkan calon angkatan kerja.

Akan tetapi, di saat bersamaan Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi persoalan serius, sebab infrastruktur berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran.

Daerah seperti Kabupaten Demak yang memiliki akses jalan buruk akibat banjir rob akan memiliki kualitas pendidikan yang berbeda dengan kawasan maju seperti Kota Semarang, sebab banyak sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar-mengajar saat banjir datang (Pemerintah Jawa Tengah, 2026). Disparitas ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat ekonomi dan kesejahteraan stabil, seperti Kota Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar.

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah. Dari sekitar 400.000 calon siswa SMA/SMK, hanya tersedia 230.000 kursi di sekolah negeri. Artinya, calon siswa hanya memiliki probabilitas 57–58% untuk mendapatkan tempat di SMA/SMK negeri. Angka ini bukan sekadar data di atas kertas, melainkan bukti empiris bahwa ketimpangan pendidikan di Jawa Tengah masih mengerikan.

Ketika calon siswa tidak dapat merasakan pendidikan di sekolah negeri, mereka pun tidak bisa serta merta memilih SMA/SMK swasta karena biayanya relatif mahal bagi sebagian kalangan. Akibatnya, pendidikan berkualitas tidak dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Padahal, baik secara konstitusional maupun konseptual, pendidikan semestinya menjadi alat pembebasan manusia sekaligus sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Jalan Keluar Melalui Sekolah Kemitraan