- Forum Media Online Kota Semarang mengadakan diskusi evaluasi pembangunan di Hotel Up Peak pada 27 Agustus 2026.
- Mila Karmilah menyatakan proyek tanggul laut di pesisir merugikan nelayan karena kurang partisipatif dan menguntungkan investor.
- Ronny Maryanto dan Muhammad Farchan menilai penanganan banjir belum terintegrasi serta mendesak transparansi pengunaan APBD.
Sebab, ketika sebuah proyek menghasilkan manfaat ekonomi di satu sisi, belum tentu seluruh warga mendapatkan manfaat yang sama.
Mila bahkan menilai pola pembangunan di kawasan pesisir berisiko menciptakan situasi ketika sebagian kelompok mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat lain justru menanggung dampaknya.
“Pembangunan hari ini adalah menguntungkan, mohon maaf, menguntungkan hanyalah investor,” katanya.
Ia menegaskan, persoalannya bukan menolak pembangunan, melainkan memastikan masyarakat ikut terlibat sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, rencana reklamasi dan pembangunan kawasan strategis harus mempertimbangkan keberadaan ruang hidup serta ruang tangkap nelayan yang telah digunakan masyarakat selama bertahun-tahun.
Banjir dan Rob: Ukuran Sederhana Dampak Pembangunan
Persoalan dampak pembangunan juga terlihat dari masalah banjir dan rob yang masih menjadi pekerjaan rumah Semarang.
Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah mempertanyakan apakah program penanganan banjir dan rob selama ini sudah memiliki konsep yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.
Baca Juga: Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Ratusan Warga Geruduk Pabrik Sepeda Listrik di Semarang
Menurut Ronny, pembangunan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika persoalan muncul.
Ia menilai sebagian penanganan banjir masih terlihat seperti respons terhadap kejadian, sementara persoalan mendasar seperti kebutuhan tempat penampungan air di kawasan hulu dan kesinambungan program perlu mendapatkan perhatian.
“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena bagi warga, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya proyek, melainkan apakah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari berkurang.
Jika banjir masih terjadi, rob masih mengancam kawasan pesisir, dan kelompok rentan masih kehilangan ruang hidup, maka efektivitas pembangunan layak kembali diuji.
Pembangunan dari Atas atau Berangkat dari Warga?
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris