SuaraJawaTengah.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Soloraya mengadakan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Senin (20/5/2019).
Mereka mendesak diadakannya evaluasi terhadap kinerja KPU menyusul banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membawa keranda berisi pocong sebagai lambang kematian. Koordinator Lapangan, Agil menyampaikan, bahwa kematian ratusan petugas itu karena kelelahan. Mereka sudah bekerja begitu keras dengan melakukan penghitungan ribuan surat suara dalam Pemilu.
"KPU harus dievaluasi secara menyeluruh, meliputi regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan hingga dukungan. Serta adanya fasilitas untuk anggota KPPS saat menjalankan tugas," terangnya. Selain itu, Agil menambahkan, harus ada pembenahan sistem Pemilu. Sehingga pada tahun 2021 mendatang sudah ada aturan baru yang lebih baik. Dengan harapan pemerintah bisa melahirkan Pemilu yang lebih baik.
Baca Juga:KPU Kemungkinan Umumkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional Hari Ini
"Selain itu, agar pemberian santunan kepada keluarga anggota KPPS yang sudah meninggal segera direalisasikan," ucapnya. Pada kesempatan tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan lima pernyataan sikap. Diantaranya menyatakan turut berduka atas meninggalnya petugas penyelenggara Pemilu
Kemudian mendesak agar DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan pencari Fakta (TGPF) yang independen. Yang juga melibatkan masyarakat, kalangan medis maupun tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menguak penyebab kematian petugas Pemilu.
"Menuntut pemerintah bersama DPRRI dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan evaluasi Pemilu. Mengajak kedua belah pihak yang berkontestasi politik agar tidak memanfaatkan isu kemanusiaan untuk kepentingan politik. Dan pemerintah agar merealisasikan santunan," pungkasnya.
Guna mengamankan jalannya aksi tersebut, sejumlah personel gabungan dari TNI Polri disiagakan di kantor KPU. Selain itu, kawat berduri juga sudah dipasang di pintu masuk ke kantor KPU.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga:Bawaslu Minta KPU Tak Hitung 62 Ribu Surat Suara di Kuala Lumpur, Kenapa?
