SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Kota Solo bersama kepolisian, dan TNI tengah gencar melakukan razia prostitusi online maupun offline. Hal itu dilakukan untuk membuat efek jera kapada masyarakat maupun penyedia jasa prostitusi.
Namun demikian, gencarnya razia prostitusi di Kota Solo diragukan bisa menghentikan bisnis esek-esek tersebut.
Sebab berdasarkan kajian sejarah, praktik prostitusi atau pelacuran selalu membersamai perubahan peradaban manusia. Bahkan praktik prostitusi terbukti mampu menyesuaikan dengan derap laju perubahan zaman dari abad ke abad.
Hal itu disampaikan sejarawan Solo, Hery Priyatmoko, yang dilansir dari Solopos.com, Kamis (18/3/2021).
Baca Juga:Hotelnya Diduga Jadi Tempat Prostitusi, Cynthiara Alona Jadi Tersangka
“Usia prostitusi [seks bebas] sudah setua peradaban manusia,” kata Hery.
Selama ini, menurut Hery, prostitusi bisa terjadi karena adanya dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu konsumen dan penyedia jasa.
“Jadinya ya sukar dihilangkan. Adanya konsumen dan penyedia yang saling membutuhkan,” urainya.
Karena itu, razia prostitusi yang dilakukan aparat di Kota Solo hampir pasti tidak akan berhasil menghilangkan praktik tersebut. Selain itu, praktik prostitusi dari waktu ke waktu selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Seperti era teknologi informasi sekarang ini, praktik prostitusi beradaptasi dengan mengikuti perkembangan teknologi. Para pelaku prostitusi sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menawarkan jasa seks komersial.
Baca Juga:Pelaku Prostitusi Online di Hotel milik Cynthiara Alona Dibawa ke Polda
Melalui komunikasi dan transaksi secara digital, konsumen dan penyedia jasa lantas bertemu di tempat yang disepakati.
Kebutuhan Ekonomi
Pendapat tidak jauh berbeda disampaikan Sosiolog UNS Solo, Drajat Trikartono. Drajat menekankan pentingnya pendekatan Pemerintah Kota Solo dalam mengatasi sumber masalah prostitusi ketimbang hanya melakukan razia.
Drajat menilai masalah ketimpangan ekonomi menjadi salah satu penyebab berbagai penyakit masyarakat. Bila pemerintah ingin menyelesaikan masalah penyakit masyarakat menurutnya tak bisa meninggalkan masalah perekonomian.
“Menurut saya kalau menangani masalah pekat yang mendasar itu isu ekonomi dan ketimpangan kesempatan kerja. Harus ada upaya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang selama ini menghadapi masalah sosial,” katanya.
Artinya Drajat melanjutkan pendekatan birokratif sangat diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada. Pada sisi lain sebuah program pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif bila didukung dengan kelengkapan data.
