facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Selingkuh, ASN di Kudus Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji dan Pangkat

Budi Arista Romadhoni Minggu, 04 April 2021 | 11:55 WIB

Selingkuh, ASN di Kudus Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji dan Pangkat
Ilustrasi ASN di Kudus yang mendapatkan sanksi karena selingkuh. [Antara]

ASN di Kudus mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji dan pangkat selama tiga tahun

SuaraJawaTengah.id - Terbukti selingkuh, lima aparatur sipil negara atau ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapat sanksi berupa penundaan kenaikan gaji secara berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun.

Sanksi itu mereka peroleh karena kedapatan melanggar aturan sebagai ASN, salah satunya terbukti melakukan selingkuh dengan pasangan lain. 

“Dari kelima ASN tersebut, ada yang [mendapat sanksi] karena melakukan perselingkuhan, mangkir kerja, pelanggaran disiplin serta melakukan perceraian tanpa izin,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Catur Widyatno dilansir dari Semarangpos.com, Jumat (2/4/2021).

Ia mengungkapkan berkas usulan pemberian sanksi terhadap kelima ASN tersebut sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri pada awal Januari 2021. Khusus ASN yang terbukti melakukan perselingkuhan, melibatkan oknum aparat TNI. Pihak Denpom Salatiga juga sudah melakukan pemberkasan meski akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Baca Juga: Jawa Tengah Dikenal sebagai Daerah Penuh Inovasi, Ini Buktinya...

ASN yang terlibat perselingkuhan, selanjutnya diusulkan dijatuhi sanksi penurunan pangkat dan tidak akan ada kenaikan selama tiga tahun serta tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama setahun.

“Akan dievaluasi apakah sudah ada perubahan atau masih melakukan pelanggaran terhadap aturan sebagai ASN. Jika masih melanggar tentunya sanksi pemberian TPP bisa diperpanjang,” ujar Kepala BKPP Kudus.

Razia

Demikian halnya ASN lain yang juga melakukan pelanggaran kedisiplinan sebagai ASN akan ada evaluasi apakah masih mengulang pelanggaran serupa atau tidak. Sejumlah ASN yang melanggar disiplin ditemukan justru ketika digelar razia di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan demikian, tingkat kedisiplinan ASN masih ada yang belum menerapkan aturan dengan benar, meskipun sudah diatur sedemikian rupa dengan sistem masih terjadi pelanggaran.

Baca Juga: Libur Panjang, ASN Dilarang Keluar Daerah Mulai 1 Hingga 4 April

“Saat ini sudah ada absensi sidik jari [fingerprint] di masing-masing OPD. Ternyata siang harinya mangkir dari kerja dan baru kembali sore hari ketika absen pulang,” ujarnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait