SuaraJawaTengah.id - Mantan Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah Supari siap memimpin penanganan Covid-19 jika diminta langsung oleh Pemerintah.
Hal itu ia ungkap ketika menjawab pertanyaan dari Karni Ilyas yang dipublikasikan melalui channel youtube Karni Ilyas Club belum lama ini.
"Banyak orang yang menginginkan Ibu untuk memimpin penanganan Covid-19 di Indonesia. Saya ingin dengar bagaimana tanggapan Ibu soal permintaan tersebut," tanya Karni Ilyas.
Mendengar pernyataan itu, Siti Fadilah lantas menjawab tanpa diminta oleh pemerintah pun dirinya selalu berusaha menyumbang gagasan dan ide untuk Indonesia dalam menghadapi Covid-19.
Baca Juga:Daftar 7 Teknologi Canggih Olagraga di Olimpiade Tokyo 2020
"Saya sih diminta atau tidak, saya selalu memikirkan bangsa ini dalam menghadapi Covid-19. Cuman saya tidak tahu saran saya didengarkan atau tidak," jawab Siti Fadilah.
"Ya mudah-mudahan, walau saya tidak jadi ketua (penanganan Covid-19) tolong lihat masukan saya di channel youtube. Tidak ada maksud apa-apa kecuali beri asupan untuk mengatasi pandemi ini," lanjutnya.
Jika memang Siti Fadilah diberikan kesempatan memimpin penanganan Covid-19. Ia akan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia.
Kemudian hal pertama yang akan Siti Fadilah lakukan ia menganalisis serta meneliti masalahnya terlebih dahulu. Sebab menurut pengamatannya, ada beberapa langkah pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam menangani Covid-19 selama ini.
"Sejak Maret 2020, sudah berapa kali lockdown, PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Tujuan cuma satu hilangkan kerumanan. Kalau tujuan membatasi human contact, sudah dapat. Sudah dapat batasi pergerakan, tapi kasus masih tinggi. Artinya PPKM ternyata bukan jalan keluar yang baik ketika terjadi ledakan," jelasnya.
Baca Juga:Pakar Ungkap Alasan Hanya Sebagian Ibu Hamil yang Bisa Disuntik Vaksin Covid-19
Maka dari itu, meneliti kasus Covid-19 secara rinci penting dilakukan. Hal itu supaya ke depannya dapat mengetahui apa saja yang solusi-solusinya.
Bukan semata-mata berdasarkan asumsi ketika memutuskan maupun membuat suatu kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
"Inilah kesalahan pemerintah selalu pakai asumsi. ketika kasus di DKI turun, ditanya penyebab apa, tidak tau. Seharusnya dalam menyelesaikan masalah jangan pakai asumsi,"
“Jadi tak heran kenapa outbreak itu muncul setelah vaksin capai 13 juta. Apakah vaksinasi kurang banyak, atau setelah vaksinasi ada sesuatu yang terjadi. Ada penelitian yang menunjukkan vaksin ada side effect untuk mutasi dan keganasan virus itu sendiri,” tutupnya.
Kontributor : Fitroh Nurikhsan
