SuaraJawaTengah.id - Tidak semua masalah harus dibawa ke Presiden Joko Widodo, termasuk mengenai persoalan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Kita berbicara struktur. Dalam struktur organisasi ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya, jangan semua persoalan lari ke Presiden, terus ngapain yang di bawah," kata Moeldoko ketika menjawab tentang usulan yang berkembang di masyarakat agar Presiden mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, hari ini.
Dia mengatakan persoalan kepegawaian ada yang mengatur. Badan Kepegawaian Negara mempunyai standar-standar tersendiri dalam menentukan hal tersebut.
"Semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Beri ruang kepada Presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis biar pembantunya yang menjalankan. Itu memang strukturnya seperti itu," kata Moeldoko.
Baca Juga:Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Angkat Status 75 Pegawai KPK Jadi ASN
Dia menekankan bahwa kehidupan bernegara harus berdasarkan struktur, agar berjalan efektif. "Agar struktur organisasi bernegara berjalan efektif," ucap dia. [Antara]
