SuaraJawaTengah.id - Upaya Polda Jateng dalam penyelamatan lingkungan pantai dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir mendapat respon Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah.
Direktur WALHI Jateng, Fahmi Bastian memberikan respon positif upaya penanaman sejuta mangrove yang dilakukan Polda Jateng lewat program Polda Jateng Mageri Segoro.
Penanaman mangrove, menurut Fahmi, mempunyai manfaat luas baik untuk lingkungan maupun masyarakat. Hutan mangrove mampu membantu menahan abrasi pantai dan menghidupkan ekosistem di sekitar pantai. Selain itu, mangrove mampu menyerap karbon akibat dampak transportasi dan industrialisasi di kawasan pantura.
Di sisi ekonomi, kawasan mangrove dapat dijadikan eko wisata dan wisata edukasi. Hutan mangrove juga menjadi sasaran nelayan mencari ikan karena banyak ikan kecil yang berlindung di area mangrove untuk menghindari serangan predator.
Baca Juga:Jokowi Ingin Mangrove di Tahura Ngurah Rai Bali Direplikasi ke Provinsi Lain
"Ada beberapa jenis mangrove yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial," ungkap Fahmi Bastian, Sabtu (9/10/2021).
Fahmi menyoroti sejumlah krisis ekologi di Jawa Tengah, di antaranya penurunan tanah yang terjadi Kota Semarang dan Pekalongan serta krisis mundurnya garis pantai di pesisir Demak.
"Kalau Semarang dan Pekalongan itu karena eksploitasi air tanah untuk industri maupun warga. Sedangkan abrasi Demak diakibatkan abrasi dan modernisasi kawasan sekitar," ungkapnya.
Terkait upaya Polda Jateng melakukan penanaman mangrove di 13 Polres, Fahmi berharap ada tindak lanjut yang kongkrit dari semua pihak.
"Pengamanan kawasan mangrove bisa dilakukan Polri melalui patroli rutin maupun bhabinkamtibmas. Disamping patroli lingkungan, bhabinkamtibmas kan bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga serta pelestarian kawasan mangrove," tandas alumni IAIN Salatiga itu.
Baca Juga:Tinjau Mangrove di Bali, Jokowi: Mungkin Ini Akan Jadi Venue KTT G20 Tahun Depan
Lebih dari itu, tegas Fahmi, perlindungan dan pelestarian kawasan mangrove juga membutuhkan regulasi dari pemerintah khususnya pemerintah daerah tingkat dua.
"Sebetulnya ada peraturan gubernur tentang pelestarian kawasan mangrove. Aturannya jelas, tinggal menambahi penguatan aturan tersebut dalam bentuk peraturan bupati atau kota atau lainnya. Termasuk implementasinya di lapangan," tambahnya.
Fahmi mengamati terdapat sejumlah daerah yang dulunya kawasan mangrove namun berubah menjadi area tambak. Hal ini menurutnya berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.
Terkait tanggapan Fahmi Bastian, Kapolda Jateng melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengucapkan terimakasih dan apresiasinya atas respon direktur WALHI Jateng tersebut.
"Kami mempunyai satuan polair dan sejumlah satuan lain termasuk para bhabinkamtibmas yang bertugas di kawasan pesisir. Ini akan kami berdayakan untuk pengawasan kawasan pantai termasuk pelestarian lingkungan mangrove," ungkapnya.
Sementara saran WALHI yang lain, imbuh Kabidhumas, akan menjadi catatan bagi Polda Jateng yang bisa menjadi bahan untuk disampaikan pada rapat dengan instansi terkait.
