SuaraJawaTengah.id - Segelintir elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Tahan Air (Gempita) Kabupaten Banyumas yang berjumlah sekitar dua puluhan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Banyumas, Senin (5/9/2022). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan empat poin tuntutan.
Kordinator lapangan aksi, Asaay Defa Nurcahya menjelaskan salah satu tuntutan yang disuarakan yaitu mendukung penuh kebijakan pemerintah tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Karena apa? Kita berpikir secara mengakar. Dari mana asal APBN? Salah satunya kan dari minyak bumi. Subsidi kita itu untuk dua tahun kebelakang membengkak 300 persen," katanya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, dengan jumlah yang membengkak tersebut akan sangat membebani pemerintah untuk meneruskan subsidi BBM. Mengingat stok BBM di dunia semakin menipis.
Baca Juga:Polisi Bangkalan Cek Tiap SPBU Antisipasi Kepanikan Pasca Kenaikan BBM
"Sedangkan OPEC sendiri yang mengurus perminyakan di dunia itu tidak mau menambah pasokan minyak ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia pengguna kendaraan terutama roda dua semakin melonjak," terangnya.
Ia memaparkan, 70 persen yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan menengah ke atas. Oleh sebabnya para demonstran ini menyayangkan adanya fakta tersebut.
Tuntutan yang kedua, mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawal pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dirinya yang asli warga Banyumas merasakan sendiri bantuan yang selama ini disalurkan belum tepat sasaran.
"Apalagi kemarin waktu kasus bansos yang pandemi. Sempat tercium juga sudah masuk kejaksaan tetapi tiba-tiba hilang," jelasnya.
Lalu tuntutan yang ketiga elemen Gempita, mendorong kepolisian untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan hinaan terhadap kepala negara.
Baca Juga:Mahasiswa dan Elemen Masyarakat akan Demo Tolak Kenaikan BBM, Polda Metro Ungkap Hal ini
"Kami menyayangkan teman-teman kami yang ada di Gorontalo yang sempat aksi kemarin, mengolok-olok Presiden di dalam orasi mereka. Saya sebagai aktivis tertampar keras tindakan mereka. Presiden sendiri kan sebagai kepala negara yang harus dihormati," tuturnya.
Serta poin yang terakhir menuntut pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan ke pemerintah provinsi untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR). Karena dengan kenaikan harga BBM memancing kenaikan harga pokok lainnya.
"Agar rakyat itu tidak semakin sengsara, kita menuntut gaji UMK atau UMR dinaikkan. Kita mendukung juga mengkaji bagaimana sih solusinya. Kita ga cuma sekadar mendukung, pasti ada poin-poin kenapa kita mendukung kenaikan harga BBM ini. Kita sudah kaji itu dampaknya akan seperti apa," tutupnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
