SuaraJawaTengah.id - Ribuan massa menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di sana mereka menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM.
Massa yang menggelar aksi tersebut dari pelajar dan buruh yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya.
Secara spontan kedua massa itu bersama-sama menyuarakan keluh kesah masyarakat terkait kenaikan BBM.
Adanya aksi itu membuat Jalan Pahlawan Kota Semarang yang ada di depan Gedung DPRD bak lautan manusia.
Baca Juga:Rekam Jejak Kenaikan BBM di Era Jokowi, Sudah 6 Kali Ganti Harga!
Orasi dan spanduk penolakan kenaikan harga BBM juga mewarnai aksi di pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah itu.
Perwakilan para pelajar dalam aksi juga tak berhenti menyuarakan keluhan masyarakat.
Bahkan mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM yang beberapa waktu lalu dinaikkan secara mendadak.
"Tujuan kami satu menolak kenaikan harga BBM," jelas Farhan Adi Wirahman Koordinator Aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Selasa (6/9/2022).
Ia berujar kenaikan harga BBM membuat masyarakat terbebani, dan semakin sengsara.
Baca Juga:Antisipasi Unjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Polres Bantul Siapkan Pengamanan
"Di sini kami membawa 600 orang, tujuan kami ingin bertemu dengan DPR dan gubernur. Kami ingin mereka turun untuk berdialog secara langsung agar mereka meneruskan suara masyarakat," ucapnya.
Tak hanya itu, Farhan juga menyebutkan tuntutan yang digelar dalam aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.
"Tuntutan kami jelas, batalkan kenaikan harga BBM. Kami berikan waktu 3x24 jam, jika tidak permintaan masyarakat tidak dipenuhi kami akan kembali turun ke jalan dengan massa lebih banyak, dan akan mengajak pelajar dari seluruh Jawa Tengah," tegasnya.
Ia mengatakan tidak ada rencana kolaborasi dari dua Kelompok massa yang bergabung dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Tidak ada rencana aksi, secara spontan kami bertemu di sini. Hal ini menjadi wujud penolakan dan perjuangan untuk masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Aulia Hakim, Sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah, menerangkan para buruh juga menolak kenaikan harga BBM.
"Selain kenaikan harga BBM, kami menolak omnibus law UU Cipta Kerj, dan meminta kenaikan upah tahun 2023 Jawa Tengah sebesar 10 sampai 13 persen," jelasnya.
Dipaparkannya ada beberapa alasan para buruh menolak kenaikan BBM, satu di antaranya, kenaikan BBM akan menurunkan daya beli yang kini sudah turun 30 persen.
"Naiknya harga BBM maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," katanya.
Aulia menuturkan, di sisi lain upah buruh di Jawa Tengah sangat kecil dan tahun lalu hanya naik Rp 1.400, Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi. Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut kami ini hanya pemanis agar buruh tidak protes," imbuhnya.
Kontributor : Aninda Putri Kartika
