SuaraJawaTengah.id - Kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berada di angka 80,8 persen. Hal itu berdasarkan survei dari Lembaga survei Nusantara Strategic Network (NSN).
Pada survei tersebut, 80,8 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung keberlanjutan program-programnya.
"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 80,8 persen, menunjukkan bahwa publik mendukung keberlanjutan program Jokowi pada Pemilu 2024," kata Direktur Program NSN Huslidar Riandi dikutip dari ANTARA pada Senin (1/1/2024).
Riandi menjelaskan dari 80,8 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 11,0 persen menyatakan sangat puas dipimpin oleh Jokowi.
Hanya 16,4 persen yang menyatakan tidak puas, termasuk 2,6 persen yang merasa tidak puas sama sekali. Sisanya yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,8 persen.
Angka kepuasan tersebut naik dalam kurun tiga bulan terakhir dan bertahan di atas kisaran 80 persen. Tingginya tingkat kepuasan menuju gelaran Pemilu 2024 yang akan memilih kepemimpinan baru pasca-Jokowi menjadi menarik untuk dicermati.
Berbeda dari akhir periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap Jokowi yang melakukan cawe-cawe terhadap siapa sosok yang bakal menggantikannya menyedot perhatian publik hingga dunia.
Kepemimpinan ala Jokowi hadir setelah periode kestabilan politik yang tercapai selama dua periode SBY. Jika ditarik lagi ke masa sebelumnya, Indonesia menghadapi periode transisi pasca-reformasi di mana tiga presiden memerintah dalam jangka enam tahun.
Krisis moneter juga membuat perekonomian nasional terpuruk, namun perlahan-lahan Indonesia mulai menggeliat kembali dan berusaha untuk bangkit. Tetapi berbagai hambatan baik dari masa sebelum krisis maupun karena hantaman krisis menjadi kendala yang tidak mudah untuk diterobos.
Baca Juga:Makna Dasi Kuning Presiden Jokowi Dipakai Saat Berangkat ke Jepang, Ini Cerita Mensesneg Pratikno
Jokowi muncul dengan jurus menggenjot pembangunan infrastruktur, yang dilanjutkan lagi dengan hilirisasi sumber daya alam. Langkah masif Jokowi membangun infrastruktur terutama ditujukan untuk mengatasi kendala mahalnya biaya logistik, lebih-lebih kondisi geografis Indonesia yang luas.
Sementara itu kekayaan alam seperti tambang dan minyak sawit mentah yang biasanya difokuskan ke ekspor, ditahan oleh Jokowi. Tak gentar menghadapi penentangan dari negara-negara maju, Jokowi mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Semua itu dilakukan demi mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045, di mana bangsa ini memimpikan bisa melangkah sejajar dengan negara-negara maju. Proses regenerasi saat ini menjadi krusial karena adanya momentum bonus demografi yang takkan terulang lagi.
Pertanyaan soal apakah pemilu kali ini akan melahirkan kepemimpinan nasional yang bakal meneruskan pencapaian Jokowi, ataukah mengalami stagnasi bahkan mundur kembali, sangat ditentukan oleh dinamika yang bakal berlangsung hingga hari pencoblosan nanti.
Yang bisa dipastikan, aspirasi publik menginginkan keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan Jokowi setelah hajatan pemilu kali ini. Tentu saja ada yang merasa tidak puas dan menginginkan perubahan, tetapi jumlahnya minoritas.
Menurut Riandi, figur capres-cawapres yang berlaga pada Pilpres 2024 merepresentasikan tendensi yang ada. Wacana keberlanjutan mendominasi, di mana hampir semua tokoh berada di kubu tersebut, kecuali Anies Baswedan yang sejak awal menarasikan perubahan.
