SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang 2023. Jumlah itu mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28.511 perizinan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan diproses setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Jateng.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 lalu masuk dalam kategori sangat baik.
Nana Sudjana pun mengatakan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanannya agar semakin baik seiring bertambahnya investor di Jateng.
Baca Juga:Potret Ganjar Pranowo Menginap di Rumah Penerima Bantuan RTLH, Sarungan dan Pakai Kaos Pinguin
"Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di tahun 2023 mencapai 94. Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik," kata Nana dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, (18/1/2024).
Sepanjang Tahun 2023, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG).
Dalam kesempatan itu, Nana meminta pata OPD juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.
"Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab," ujar Nana.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, dari 43.569 yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, yang paling banyak adalah sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan, kemudian disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Selain itu, perijinan di sektor lainnya.
Baca Juga:SBY hingga AHY Keliling Jawa Tengah, Partai Demokrat Incar Suara Generasi Z
Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.
