SuaraJawaTengah.id - Ratusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mulai bertugas setelah libur Lebaran, Selasa (16/4/2024).
Kegiatan ini dimulai dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan pemberian reward dan apresiasi kepada petugas yang tidak libur selama cuti bersama Lebaran 2024.
Seperti petugas penyapu jalan, petugas inlet dari DPU Kota Semarang, Dinas Perhubungan, dan petugas Disperkim hingga petugas Satpol PP.
Tak hanya itu, momen Idul Fitri juga kental terasa, terlebih dengan digelarnya halal bihalal dan saling bersalaman memaafkan di Halaman Balai Kota Semarang.
Baca Juga:Publik Minta Bongkar Pejabat Pemkot Semarang Dipanggil KPK, Ade Bhakti: Siap, Saya Takut Neraka
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pasca libur Lebaran.
"Sudah 10 mereka libur, sehingga sekarang waktunya untuk berbenah, mulai melakukan pelayanan normal kembali," ujar Mbak Ita, sapaanya di Halaman Balai Kota Semarang, Selasa (16/4/2024).
Meski selama Libur Lebaran, lanjut Mbak Ita, pelayanan di setiap kantor kelurahan dan kecamatan tetap berjalan, namun belum berjalan penuh.
"Hari ini saya minta mereka untuk bekerja, bersih-bersih dulu, karena selama 10 hari libur pasti ada debu, kotoran-kotoran yang ada di kantor masing-masing. Sehingga kalau bekerja bisa lebih nyaman, dan lebih semangat," katanya.
Mbak Ita mengaku jika di Pemkot Semarang tidak memberlakukan Work From Home (WFH), bahkan memberikan sanksi berupa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) jika didapati ada yang membolos.
Baca Juga:Update Terbaru Pejabat Pemkot Semarang Dipanggil KPK, Ini Penjelasan Sekda Iswar Aminuddin
"Saya minta untuk ada laporan. Bahkan akan saya lakukan sidak (inspeksi mendadak-red) ke pelayanan termasuk kelurahan kecamatan dan fasum (fasilitas umum)," imbuhnya.
Dirinya mengaku jika ada beberapa ASN yang telah mengajukan izin lantaran hal mendesak, seperti ada keluarga yang meninggal maupun kondisi kesehatan yang buruk. Pihaknya tentu saja memberikan kelonggaran-kelonggaran.
"Semalam beberapa izin ke saya, seperti Camat Ngaliyan karena kakak iparnya meninggal sehingga menyampaikan izin. Kemudian, staf ahli, Pak Agus sedang pemulihan lantaran masih sakit. Kalau tidak izin akan ada sanksi," jelasnya.
"Ya kan sudah libur 10 hari, mosok masih kurang puas. Nanti kalau ada tambahan libur, pinginnya libur terus," imbuhnya.
Senada, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Joko Hartono menyebut jika imbauan yang disampaikan Menpan RB tentang WFH hanya untuk mengurangi kemacetan. Sedangkan Kota Semarang tidak menerapkan WFH lantaran lalu lintas lancar.
"Alhamdulillah lalu lintas lancar sehingga semua pegawai hari ini sudah kembali ke Semarang. Namun demikian kami akan lakukan pengecekan, sidak-sidak ke OPD dan tentunya kami juga sudah punya absen deteksi wajah berdasarkan lokasi. Itu nanti akan terdeteksi disana," terang Joko.
Menurutnya, hingga saat ini BKPP belum menerima laporan adanya ASN yang membolos. "Kita pastikan akan sidak lapangan," bebernya
Terkait sanksi bagi ASN membolos, Joko mengaku akan ada pemotongan TPP 15 persen perhari bagi yang ketahuan membolos.
"Sanksi kalau nanti ketahuan kawan-kawan ASN tidak masuk pada hari ini, dia akan kena potongan TPP 15 persen. Besar sekali potongannya. Kalau gaji tetap utuh. Satu harinya potongan 15 persen, dia tidak masuk 8 hari ya sudah habis semua TPP-nya," papar Joko.
