Meski Lebaran Telah Usai, Ada 36 Laporan Pengaduan THR Belum Dibayarkan di Kota Semarang

Ada 36 laporan pengaduan terkait belum dibayarkannya THR dari perusahaan kepada tenaga kerja di Kota Semarang

Budi Arista Romadhoni
Kamis, 18 April 2024 | 22:18 WIB
Meski Lebaran Telah Usai, Ada 36 Laporan Pengaduan THR Belum Dibayarkan di Kota Semarang
Ilustrasi THR Lebaran [Shutterstock]

SuaraJawaTengah.id - Pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja masih mengalami beberapa kendala. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mencatat setidaknya ada 36 laporan pengaduan terkait belum dibayarkannya THR dari perusahaan kepada tenaga kerja.

Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menyebutkan hasil identifikasi dan klarifikasi dari 36 laporan pengaduan yang masuk hanya tinggal tiga perusahaan yang hingga saat belum membayarkan THR.

"Dari hasil rekap 36 laporan yang masuk, kami identifikasi dan klarifikasi memang ada tiga (perusahaan, red.) yang belum bisa membayar sampai hari ini," katanya dikutip dari ANTARA pada Kamis (18/4/2024).  

Dari tiga perusahaan tersebut, kata dia, ada yang beralasan belum ada dana untuk membayarkan THR, namun pemilik perusahaan berjanji akan memberikan THR meski belum tahu kapan waktu pastinya.

Baca Juga:Cuaca di Semarang Diprediksi Cerah Berawan, Ini Penjelasan BMKG

Perusahaan lainnya mengaku tidak memberikan THR karena hubungannya hanya status kemitraan atau hubungan mitra dengan pemilik usaha.

"Jadi tiga perusahaan itu yang belum memberikan THR sampai saat ini. Kalau yang lainnya sedang proses pemberian," katanya.

Pemberian THR, kata dia, ada yang bertahap, sebab ada yang merupakan hasil diskusi antara pekerja dan pengusaha, dengan alasan supaya tidak habis di awal dan sebagainya.

Ia menegaskan Disnaker telah melakukan rapat dengan Satuan Kerja (Satker) Provinsi Jawa Tengah untuk mencarikan solusi bersama atas persoalan tersebut.

Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, kata dia, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, mulai peringatan hingga denda.

Baca Juga:Tegas! ASN Pemkot Semarang yang Bolos Usai Lebaran, TPP Langsung Dipotong 15 Persen

"Untuk pemberian sanksi kewenangannya ada di Satker Provinsi. Kami di kota tetap memberikan mediasi dan koordinasi dan selalu menghimbau agar tetap dilakukan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan," katanya.

Diakuinya, ketentuannya THR memang harus dibayarkan pada H-7 Lebaran, namun karena beberapa persoalan ada perusahaan yang terlambat memberikan THR.

"Di ketentuan awal harusnya H-7 (Lebaran, red.), tapi karena satu hal mungkin belum dibayarkan. Tapi, prinsipnya harus dipenuhi dan harus ada kesepakatan dengan pekerja," pungkas Sutrisno.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini