Duh! 3,70 juta orang di Jateng Masih Miskin, Ini Upaya Pemerintah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Jatengpada Maret 2024 mencapai 10,47 persen atau sebanyak 3,70 juta orang

Budi Arista Romadhoni
Senin, 05 Agustus 2024 | 22:52 WIB
Duh! 3,70 juta orang di Jateng Masih Miskin, Ini Upaya Pemerintah
Ilustrasi Kemisikinan di Jateng. (Unsplas/Chitto)

SuaraJawaTengah.id - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2024 mencapai 10,47 persen atau sebanyak 3,70 juta orang.

Angka tersebut turun 0,30 persen dibanding periode sebelumnya pada Maret 2023 yang tercatat sebanyak 3,79 juta orang.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pun mengingatkan jajarannya untuk tetap bekerja keras menurunkan angka kemiskinan meski sejauh ini sudah menunjukkan penurunan.

"Apakah masyarakat sudah sejahtera? Karena fakta di lapangan, masyarakat masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem," katanya dikutip dari ANTARA di Semarang, Senin (5/8/2024).

Baca Juga:Relawan Jokowi Solid Dukung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng: Keberlanjutan Program Jadi Kunci!

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajarannya untuk menurunkan angka kemiskinan, namun kerja keras tetap harus dilakukan.

"Saya minta betul-betul tingkatkan pelayanan. Selain itu bagaimana upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.

Nana berharap keberadaan pemerintah benar-benar didedikasikan untuk masyarakat, harus inovatif, dan bisa menyentuh masyarakat.

Ia mengatakan bahwa program-program juga mesti bisa memenuhi harapan masyarakat sehingga bisa mendapatkan kepercayaan.

Pada kesempatan itu, Nana mengatakan bahwa tahun 2024 sudah memasuki triwulan ketiga sehingga target kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah semestinya sudah mulai nampak.

Baca Juga:Jateng Fair 2024 Resmi Dibuka, Pamerkan Inovasi Canggih dan Produk Unggulan

“Saya mengharapkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” kata dia.

Menurut dia, triwulan ketiga merupakan masa yang krusial dalam siklus anggaran dan kinerja pemerintahan.

"Jadi saya harapkan betul-betul 'check and re-check', apakah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) ini sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini