Menyambut Pulang Taksu Candi Lumbung, Pulihkan Fungsi Spiritual Benda Cagar Budaya

“Nanti sangat terkait dengan Candi Aso dan candi danu. Bentuk candi itu secara Hindu adalah lingga. Jadi candi ini juga melambangkan gunung. Gunung lambang kemakmuran atau hulu,” ujar Ida Pedanda Gde Dwaju Tembuku.

Upacara mengembalikan taksu di Candi Lumbung juga menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya mulai efektif berlaku di lapangan.

Peraturan ini mengizinkan kegiatan peribadatan di zona inti cagar budaya sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan zona inti untuk peribadatan tetap mengutamakan keamanan kelestarian bangunan cagar budaya.

Peraturan ini menjawab polemik pada UU Nomor 11 tahun 2010 yang membedakan klasifikasi cagar budaya sebagai monumen hidup (living monument) dan monumen mati (dead monument).

Menurut UU tersebut semua bangunan cagar budaya yang ditemukan saat tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam monumen mati.

Sehingga pemanfaatan candi Buddha atau Hindu yang termasuk sebagai monumen mati, bukan lagi sebagai tempat peribadatan.

Kegiatan peribadatan di Candi Borobudur, Pawon, Mendut, dan Prambanan yang termasuk monumen mati misalnya, harus berdasarkan permohonan izin kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbeda dengan Peraturan Menteri No 17 tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya yang memberi kelonggaran mengelar ibadat di zona inti cagar budaya sesuai batas pemanfaatan ruang.

“Sehingga tidak hanya fokus terhadap benda cagar budaya, tapi juga objek pemajuan kebudayaan seperti upacara ibadah yang sering dilakukan di candi baik Hindu maupun Buddha,” kata Koordinator pemindahan situs Candi Lumbung pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X, Eri Budiarto.

Demikian ritus mengembalikan taksu Candi Lumbung menjadi momen sakral karena dua hal. Pertama, mengembalikan ruh candi sesuai amanat fungsinya bagi masyarakat kuno lereng Merapi.