SuaraJawaTengah.id - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang 2024, isu politik uang kembali mencuat dan dinilai sebagai ancaman terhadap kualitas demokrasi.
Anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi PKS, Dini Inayati, menekankan pentingnya peran partai politik dalam mengedukasi pemilih untuk memilih calon terbaik tanpa terpengaruh praktik-praktik transaksional seperti pemberian amplop uang atau sembako.
“Pilkada kali ini diharapkan menjadi momentum bagi konsolidasi demokrasi yang lebih baik. Partai politik perlu mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada dan cara memilih pemimpin yang tepat,” ujar Dini di Semarang pada Senin (4/11/2024).
Dini menjelaskan bahwa masyarakat yang teredukasi akan lebih kritis dalam menentukan pilihannya dan cenderung menolak tawaran politik uang.
Baca Juga:Dramatis! Andika-Hendi Salip Luthfi-Yasin di Survei Terbaru Pilgub Jateng 2024
Ia menilai, partai politik memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap konstituen dibandingkan penyelenggara pemilu, sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam upaya mencegah praktik politik pragmatis.
“Jika partai politik berhasil menjalankan edukasi pemilih ini, demokrasi kita akan semakin maju. Peran mereka sangat strategis dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan mandiri,” tegas Dini.
Dini juga mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, memang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi edukasi pemilih.
Namun, ia menilai bahwa daya jangkauan penyelenggara sering kali tidak maksimal, sehingga peran partai politik menjadi krusial dalam memastikan pendidikan politik yang lebih luas.
Pada Pilkada Kota Semarang 2024, PKS bersama Partai Demokrat, Gerindra, PPP, PKB, PAN, PSI, NasDem, dan Golkar mendukung pasangan Yoyok Sukawi dan Joko Santoso. Dukungan ini diharapkan membawa angin segar dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih dan bebas dari pengaruh politik uang.
Baca Juga:Penutup Debat Pilkada Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Pemimpin Bisa Tidur Nyenyak, Jika....
