SuaraJawaTengah.id - Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadapi realita pahit di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Di saat pemerintah pusat menggaungkan capaian nasional, implementasi di tingkat daerah justru tersendat parah, memunculkan ironi di mana program yang diharapkan membantu masyarakat rentan justru dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta dan berpotensi mengabaikan wilayah paling miskin.
Kesenjangan antara target dan realita ini terungkap tajam saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, membeberkan data yang mencengangkan.
Dari target pendirian 80 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Demak, hingga kini baru 11 dapur yang beroperasi.
Baca Juga:BRI Bantu Supplier Ikan Ini Menjadi Pemasok Andalan Program MBG
"Dari target 80 dapur SPPG di Demak, kata dia, baru berdiri sebanyak 11 dapur atau 15% dari yang diharapkan," kata Akhmad Sugiharto, Selasa (22/7/2025).
Persoalan utamanya terletak pada masalah klasik: modal. Menurut Sugiharto, hambatan terbesar dalam merealisasikan program ini adalah kebutuhan investasi yang tidak sedikit.
Hal ini menjadi penghalang utama bagi partisipasi yang lebih luas.
"Untuk membuat dapur SPPG modalnya besar, harus punya tempat yang cukup luas serta peralatan yang cukup mahal harganya," ujar dia.
Akibatnya, seluruh dapur yang berhasil berdiri di Demak saat ini merupakan milik mitra atau dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta.
Baca Juga:Demak Tak Menyerah! "Giant Sea Wall Hybrid" Jadi Harapan Baru Atasi Rob Menahun
Ketergantungan pada modal besar ini secara tidak langsung membentuk peta sebaran yang tidak merata.
Dapur-dapur MBG cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang lebih strategis secara bisnis, bukan di kantong-kantong kemiskinan.
Kondisi ini bertentangan dengan harapan pemerintah daerah. Sugiharto secara gamblang menyuarakan kegelisahannya, bahwa tujuan utama program untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah justru meleset.
"Sebetulnya kami berharap, daerah dengan kemiskinan ekstrem itu diprioritaskan terlebih dahulu," jelasnya.
Ironisnya, temuan kontras ini muncul saat Tim Khusus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Letnan Kolonel Inf Constantinus Rusmanto, melakukan peninjauan langsung.
Dalam kunjungannya ke 3 dapur SPPG dan SMP Negeri 2 Demak, ia justru menyebut tidak menemukan masalah selama pelaksanaan MBG di Demak.
Pihak pemerintah pusat meminta masyarakat bersabar karena program ini masih tergolong baru. Rusmanto menyatakan akan terus mendorong mitra untuk memperluas jangkauan secara bertahap.
"Ini kan program baru, kalau ada yang belum menerima, kami akan mendorong mitra untuk membangun di daerah tersebut," katanya.
Secara nasional, Rusmanto memaparkan data yang optimistis. Per awal Juli 2025, sudah terdapat 2.200 dapur SPPG di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 6 juta siswa.
"Target kami, pada akhir September nanti sudah terdapat 5.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia," katanya.
Namun, capaian makro tersebut seolah menjadi anomali jika dibandingkan dengan potret mikro di Demak, di mana kendala modal dan dominasi swasta membuat program ini terseok dan berisiko salah sasaran.
Kontributor : Sigit Aulia Firdaus
