SuaraJawaTengah.id - Sebuah unggahan viral dari seorang sopir transportasi pariwisata kembali membuka luka lama tentang carut-marut pengelolaan parkir di kawasan Masjid Agung Demak.
Dalam video yang dibagikan oleh driver Talmas Transport, sang sopir mengeluhkan dua pilihan tarif parkir yang ia hadapi saat mengantar rombongan ke Masjid Agung Demak: Rp50.000 tanpa karcis dan Rp65.000 dengan karcis resmi.
Keluhan ini langsung menyulut reaksi dari warganet. Bukan semata soal harga, tetapi soal keadilan, transparansi, dan etika dalam mengelola fasilitas rumah ibadah yang seharusnya tidak menjadi lahan pungutan liar.
Tarif Parkir Masjid Agung Demak Jadi Momok Baru
Baca Juga:Kronologi Lengkap Guru Madin Tampar Murid Didenda Rp25 Juta, hingga Berujung Laporan Polisi
Masjid Agung Demak adalah ikon sejarah Islam di Indonesia. Ribuan peziarah dan wisatawan datang setiap bulan untuk mengunjungi masjid peninggalan Wali Songo ini. Namun, tingginya antusiasme pengunjung ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan fasilitas publik yang profesional dan transparan.
Menurut pengakuan driver yang viral tersebut, ia dihadapkan pada dua opsi yang sama-sama terasa ganjil. Jika memilih tidak menggunakan karcis, ia cukup membayar Rp50.000.
Tapi jika ia minta karcis resmi, justru dikenakan tarif lebih mahal, yakni Rp65.000.
“Kondisi ini tentu menuai tanda tanya besar. Apakah wajar parkir di rumah ibadah dikenakan biaya sebesar itu? Dan kenapa justru lebih mahal saat menggunakan karcis resmi?,” tulis akun Instagram Info Kejadian Demak pada Selasa (29/7/2025).
Netizen: “Ini Sudah Lama, Tapi Terus Terulang”
Baca Juga:Viral! Guru Madin Tampar Murid, Keluarga Minta Ganti Rugi 25 Juta: Pendidikan di Demak Jadi Sorotan
Reaksi warganet menunjukkan bahwa ini bukan kali pertama persoalan parkir Masjid Agung Demak menjadi sorotan. Salah satu komentar berbunyi, “Dulu sudah pernah ditertibkan karena viral juga… ini kok terulang lagi? Miris, Cen Demak,” tulis seorang pengguna.
Ada pula yang membandingkan tarif parkir di masjid lain. “Parkir motor di Masjid Demak Rp3.000, di Sunan Kudus dan Muria cuma Rp5.000, sih. Murah Demak,” tulis akun lainnya. Komentar ini menunjukkan bahwa persoalan harga parkir di Demak tidak konsisten dan cenderung tidak masuk akal.
Warganet juga menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik-praktik semacam ini. Salah satu komentar menyindir langsung kepemimpinan daerah: “Demak itu kabupaten ga teratur, pemimpinnya juga nggak ngurus, pada gedein perut sendiri-sendiri.”
Yang tak kalah menarik adalah komentar yang menyinggung soal anggaran pengelolaan Masjid Agung Demak. “Jangan sampai ada oknum yang mengotori tempat Kanjeng Sunan Kalijaga & Kesultanan Demak.
Padahal Masjid Agung dan makam sudah dapat anggaran dari lelang sawah yang nilainya miliaran. Tapi uangnya ke mana? Sampe parkir semahal itu buat apa?” tulis salah satu netizen yang menandai langsung akun Bupati Demak, dr. Eisti’anah.
Unggahan ini menunjukkan bahwa warga mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya anggaran besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai operasional masjid, termasuk pengelolaan parkir.
Jika dana dari lelang sawah memang benar ada dan besar, mengapa masih ada pungutan mahal kepada para peziarah?
Pertanyaan-pertanyaan ini pantas untuk dijawab secara terbuka oleh pihak terkait—baik pengelola masjid, dinas perhubungan, maupun pemerintah kabupaten.
Perlu Audit dan Penataan Ulang Pengelolaan Parkir
Kondisi seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Masjid Agung Demak bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol peradaban Islam di Jawa. Pengunjung datang dari berbagai penjuru negeri, dan pengalaman mereka akan menjadi cermin dari tata kelola dan pelayanan publik daerah.
Jika parkir saja sudah menyisakan kesan negatif, bagaimana dengan aspek lain?
Pemerintah Kabupaten Demak bersama PD Parkir atau dinas teknis terkait perlu segera melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan parkir di kawasan Masjid Agung.
Jika benar ada oknum yang bermain, maka harus ditindak tegas. Jika tarif memang resmi, maka harus ada transparansi mengenai dasar perhitungannya.
Unggahan seperti ini adalah sinyal bahwa masyarakat sudah jenuh dengan praktik-praktik tak wajar yang terus terjadi berulang. Apalagi jika menyangkut tempat suci seperti masjid.
Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya bertindak saat sudah viral, tapi mulai menata dari hulu ke hilir secara sistematis dan akuntabel.
Dengan parkir yang tertib, tarif yang wajar, serta pengelolaan yang jujur, Masjid Agung Demak tidak hanya menjadi destinasi spiritual, tapi juga menjadi contoh baik pelayanan publik yang beradab.
Kontributor : Dinar Oktarini
