- Bupati Banyumas melaporkan tiga lokasi tambang merusak lingkungan Gunung Slamet pada rapat koordinasi di Semarang, Senin (8/12/2025).
- Tiga lokasi tersebut meliputi proyek panas bumi gagal di Cilongok, tambang granit di Baseh yang ditolak warga, dan tambang pasir di Gandatapa.
- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Pertambangan melibatkan aparat penegak hukum.
Pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum yang jelas, mengingat persoalan tambang sering kali melibatkan perizinan lintas otoritas.
Tambang Baseh menjadi contoh bagaimana area dengan fungsi ekologis penting bisa rusak hanya karena eksploitasi batuan untuk kepentingan industri.
Bila tidak ditangani serius, kerusakan di wilayah ini dapat mengganggu stabilitas kawasan hulu yang menjadi penyangga Banyumas dan sekitarnya.
Tambang Ketiga: Pasir dan Tanah di Gandatapa yang Mengantongi Izin
Baca Juga:Menjaga Nafas Alam: Gunung Slamet Diusulkan Jadi Taman Nasional Demi Ketahanan Air dan Pangan
Lokasi ketiga berada di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, berupa tambang pasir dan tanah. Meski tambang di Gandatapa sudah mengantongi perizinan resmi, bukan berarti tidak menghadirkan masalah.
Warga sekitar mengeluhkan debu, kerusakan jalan, serta penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas tambang yang intensif.
Posisi Gandatapa sebagai daerah penyangga air menjadikan persoalan ini semakin serius. Penambangan pasir tanpa kendali dapat mempercepat degradasi tanah, memicu instrusi air, hingga mengubah karakter hidrologis desa.
Sadewo menyebut dua lokasi—Baseh dan Sumbang—sebagai yang masih bermasalah dan membutuhkan langkah penanganan lebih lanjut. “Cilongok sudah ditangani, Baseh Kedungbanteng dan Sumbang yang masih bermasalah,” ujarnya.
Gubernur Luthfi Bentuk Satgas Penanganan Pertambangan
Baca Juga:Ini Kronologi Hilangnya Siswi SMKN 3 Semarang Saat Mendaki Gunung Slamet
Menyikapi laporan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan. Satgas ini akan melibatkan unsur Pemprov, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Tinggi.
“Kita segera bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan,” tegas Luthfi.
Satgas ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menertibkan aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan, mengawasi izin, dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Penanganan terpadu dibutuhkan karena persoalan tambang sering melibatkan aktor besar, tumpang tindih regulasi, dan dampak lingkungan jangka panjang.
Laporan Bupati Sadewo membuka tabir bahwa kondisi “gundulnya” Gunung Slamet bukan sekadar isu liar. Tiga titik tambang tersebut menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hulu terjadi secara nyata dan memiliki jejak aktor serta peristiwa yang jelas.
Tanpa pengawasan ketat, kawasan yang seharusnya menjadi benteng ekologis Jawa Tengah justru berubah menjadi titik rawan bencana.
