SuaraJawaTengah.id - Sejak harga BBM bersubsidi dinaikkan pada tanggal 3 September 2022 lalu, pemerintah pusat mengklaim telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM secara bertahap.
Namun untuk wilayah Kabupaten Banyumas, belum ada kepastian kapan bisa disalurkan kepada para penerima BLT. Hal itu diakui Bupati Banyumas, Achmad Husein saat ditemui wartawan, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya penyaluran tersebut bakal segera terealisasikan setelah adanya intruksi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas pun belum dapat memastikan kapan dana tersebut turun.
"Sampai saat ini dari Kantor Pos belum ada kepastian dari pusat. Tadi kita sudah tanyakan ke kantor pos langsung, katanya belum bisa tahu kapan waktunya," katanya kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga:Bandingkan Pemberian BLT Era SBY dan Jokowi, Andi Arief: Sekarang untuk Kepentingan Politik Penguasa
Husein menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengan Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah, diputuskan ada tiga mekanisme penyaluran BLT BBM. Yaitu BLT dari pusat yang seharusnya dibagikan hari Senin (5/9/2022), namun terpaksa ditunda karena ada tambahan nominal bantuan.
"Harusnya sudah turun 2x Rp150 ribu untuk dua bulan, mau dijadikan satu karena pak Presiden memberi tambahan lagi Rp200 ribu sehingga totalnya Rp500 ribu. Jadi agar tidak bolak-balik mau dijadikan satu saja untuk penyalurannya. Informasinya minggu ini ada juklak dari pusat untuk dijadikan satu," terangnya.
Selain BLT BBM dari pusat, Pemkab Banyumas juga sedang menggodok tambahan bantuan yang bersumber dari Dana Desa sesuai intruksi Menteri Perdesaan. Jumlahnya berapa ada di surat keputusan menteri.
"Selain itu pemerintah daerah juga diminta menyiapkan (bansos). Dananya itu dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah inflasi. Akan kita rembuk dengan ketua dewan seberapa besar yang akan dialokasikan," jelasnya.
Jumlah penerima BLT BBM yang terdata dari pemerintah pusat ada sekitar 250 Kepala Keluarga di Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk penerima bantuan yang bersumber dari Dana Desa orangnya akan berbeda lagi.
Baca Juga:Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Ratusan Mahasiswa PMII Minta UMK Banyumas Juga Ikut Naik
"Jadi tidak menumpuk di orang-orang itu saja. Kalau BLT dari pemerintah pusat kan 250 ribu KK dengan Dana Desa kemungkinan itu jadi 300 ribu KK. Berarti hampir semuanya, karena jumlah KK di kita itu 480 ribu," tuturnya.
Sedangkan untuk mengatasi penurunan kemiskinan, pihak pemkab juga akan menyalurkan bantuan kepada ratusan penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Ada bantuan bagi 500 RTLH pada masyarakat. Ini masih proses. Beda versinya tetapi masih dalam rangka itu. Sehingga nanti di masyarakat ada kegiatan," ungkapnya.
Guna memastikan penerima bansos di Kabupaten Banyumas tepat sasaran, Husein sementara masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kontributor : Anang Firmansyah
