Dia menekankan perlunya harmonisasi peraturan di Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar 110 ribu, termasuk peraturan menteri, daerah, lembaga non kementerian, dan peraturan presiden, yang sering tumpang tindih.
"Indonesia sekarang ada 110 ribu peraturan. Peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan lembaga nonkementerian, peraturan presiden dan lain-lain. Ini memang kedepannya perlu harmonisasi ya. Karna banyak sekali peraturan yang tumpang tindih," kata Gibran, Kamis (14/12/2023).
Menurut Gibran, perizinan usaha seharusnya dapat dilakukan melalui satu pintu, mengintegrasikan database dan big data untuk memudahkan proses. Gibran juga menegaskan bahwa izin pemerintah tidak boleh menyulitkan, apalagi jika disertai praktik pungli.
Untuk itu, dia menyarankan agar peraturan yang ada disederhanakan untuk memfasilitasi para pelaku usaha. Gibran menekankan pentingnya menghapus peraturan yang menghambat, demi memudahkan dan mendukung pertumbuhan usaha di Indonesia. Hal ini berkontribusi dalam mencegah dan juga tegas lawan pungli.
Baca Juga:Duh! Gara-gara Gerakan Isyarat Ini, Gibran Kena Tegur KPU Usai Debat Pertama
