SuaraJawaTengah.id - Pendidikan gratis bukan hanya sekadar janji politik bagi Calon Wali Kota Semarang, A.S. Sukawijaya atau yang akrab disapa Yoyok Sukawi. Baginya, pendidikan gratis adalah hak yang harus diperjuangkan.
Yoyok bermimpi agar semua anak di Kota Semarang, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta, dapat menikmati pendidikan tanpa biaya, sejalan dengan amanat undang-undang tentang wajib belajar 12 tahun.
“Konsep saya untuk Semarang adalah menjadi kota yang maju, metropolitan, dan layak huni. Untuk mencapai kesejahteraan, pendidikan harus gratis sesuai amanat undang-undang,” ujar Yoyok di Semarang pada Sabtu (29/10/2024).
Saat ini, pendidikan gratis di Kota Semarang hanya berlaku bagi sekolah negeri. Sementara sekolah swasta, masih baru sebagian yang gratis.
Baca Juga:Peringatan BMKG: Cuaca Berawan di Semarang, Potensi Banjir Rob di Beberapa Wilayah Indonesia
Yoyok berkomitmen untuk mengubah kondisi ini jika diberi amanah memimpin Kota Semarang.
“Saat ini sekolah yang gratis baru negeri, sedangkan swasta baru sebagian. Padahal undang-undang sudah mewajibkan belajar 12 tahun. Kalau wajib, artinya yang tidak punya kemampuan ekonomi harus dibantu. Mereka harus dipaksa sekolah, dan kalau tidak mampu membayar, ya harus dibayari,” ucap Yoyok.
Perspektif Akademisi: Pendidikan Gratis atau Terjangkau?
Prof. Dr. Masrukhi, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), turut memberikan pandangannya tentang pentingnya pendidikan gratis. Namun, ia menekankan bahwa konsep "gratis" perlu didefinisikan ulang. Baginya, biaya yang dibebaskan seperti SPP hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen biaya pendidikan.
“Sekolah gratis memang bagus karena merupakan amanah konstitusi. Namun, kalau yang gratis hanya SPP, itu baru membantu sebagian kecil dari beban masyarakat. Berdasarkan hasil riset, biaya pendidikan mencakup 18 item seperti buku, seragam, transportasi, dan uang jajan. SPP hanyalah salah satunya, dan kontribusi SPP terhadap pengurangan beban orang tua hanya sebesar 19,34%,” jelas Masrukhi.
Baca Juga:Lokasi Kantor BRI di Semarang Di Mana Saja? Cek Selengkapnya di Sini!
Ia juga menyoroti tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pendidikan, terutama bagi yang mampu. Menurutnya, konsep pendidikan terjangkau yang melibatkan subsidi silang antara masyarakat mampu dan yang kurang mampu adalah solusi yang lebih ideal.
"Yang tidak mampu harus gratis, tapi yang mampu sebaiknya turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Kebijakan yang Sedang Berjalan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menegaskan bahwa saat ini program pendidikan gratis masih berlaku untuk sekolah negeri. Namun, beberapa sekolah swasta di Semarang juga telah mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kebijakan dan program saat ini masih sekolah swasta gratis terdapat TK 41 Sekolah, SD 47 Sekolah, dan SMP 41 Sekolah," jelasnya
Subsidi ini bervariasi, mulai dari Rp1.200.000 per siswa per tahun untuk TK, Rp1.500.000 per siswa per tahun untuk SD, hingga Rp1.800.000 per siswa per tahun untuk SMP. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp23,2 miliar sebelum perubahan anggaran terakhir.
Harapan Warga: Sosialisasi dan Akses yang Lebih Baik
Meskipun program pendidikan gratis di beberapa sekolah swasta sudah berjalan, sayangnya sosialisasi terkait kebijakan ini masih minim.
Agung Hernowo, warga Banyumanik, Semarang, mengaku belum mendengar kabar tentang program sekolah swasta gratis. Sebagai orang tua dari tiga anak yang semuanya bersekolah di swasta, ia berharap pemerintah baru nanti dapat memberikan solusi yang lebih nyata.
“Sosialisasinya kurang. Dua anak saya sekolah di Hidayatullah, dan saya memilih sekolah swasta karena berebut masuk sekolah negeri itu susah. Saya berharap ke depan pendidikan gratis di sekolah swasta benar-benar terlaksana. Ekonomi lagi tidak baik, pendidikan gratis tentu akan sangat membantu,” ujarnya penuh harap.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat, solusi pendidikan gratis di swasta dapat menjadi angin segar bagi banyak orang tua di Semarang. Bagi mereka, pemerataan akses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, tapi juga swasta, adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik.
