SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan konsep besar pembangunan wilayahnya selama lima tahun ke depan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam forum yang dihadiri para anggota dewan serta perwakilan dari berbagai kementerian itu, Ahmad Luthfi menjelaskan secara gamblang tantangan, perencanaan strategis, dan tahapan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025 hingga 2030.
Ia menekankan bahwa pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan secara terintegrasi, terarah, dan mengedepankan prinsip kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga:Kisah Pesugihan Kepala Desa di Jawa Tengah, Endingnya Menyeramkan!
Menurutnya, tantangan utama pembangunan di Jawa Tengah saat ini mencakup disparitas infrastruktur antarwilayah, kerentanan ketahanan pangan, serta belum optimalnya potensi pariwisata dan industri berbasis desa. Untuk menjawab tantangan tersebut, Luthfi membeberkan roadmap pembangunan Jawa Tengah secara bertahap dari tahun ke tahun.
"Tahun pertama, yakni 2025, akan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Ini termasuk jalan, irigasi pertanian, serta sarana dan prasarana pendidikan. Kami tidak akan membagi-bagi pembangunan secara eceran. Pembangunan harus fokus dan berdampak luas," ujar Luthfi.
Ia menjelaskan bahwa strategi pembangunan infrastruktur ini telah melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan 35 bupati/wali kota se-Jawa Tengah. Alokasi anggaran tahun ini didominasi untuk pembenahan dan pengembangan infrastruktur sebagai fondasi dari pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
"Tahun ini infrastruktur digenjot habis. Pembangunannya fokus, tak di ecer-ecer atau di incrit-incrit. Butuh kebersamaan dari pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota," tegasnya, disambut anggukan dari para anggota Komisi II.
Masuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengarahkan perhatian pada penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Jawa Tengah akan difokuskan sebagai provinsi swasembada pangan.
Baca Juga:Menjaga Nafas Alam: Gunung Slamet Diusulkan Jadi Taman Nasional Demi Ketahanan Air dan Pangan
Data produksi menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Jateng memiliki luas tanam mencapai 1,5 juta hektare dengan hasil produksi hampir 8,8 juta ton. Angka ini menempatkan Jateng sebagai provinsi nomor dua penyumbang pangan nasional.
- 1
- 2
