- Badko HMI Jateng-DIY menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BI dan Pertamina Semarang pada Kamis (18/6/2026).
- Massa menuntut reformasi total atas kebijakan ekonomi nasional, program pemerintah yang dinilai politis, serta kenaikan suku bunga.
- Aksi tersebut bertujuan memprotes kondisi ekonomi masyarakat dan mengancam akan melakukan demonstrasi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.
SuaraJawaTengah.id - Gelombang demonstrasi mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah, masih berlanjut. Puluhan aktivis dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan mengepung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah pada Kamis (18/6/2026) sore.
Massa aksi menyoroti hancurnya kondisi ekonomi nasional di bawah kendali rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tiba sekitar pukul 16.07 WIB, kader hijau-hitam langsung memblokade jalan depan Kantor BI Jateng di Jalan Imam Bardjo SH No.4, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
Massa membentangkan spanduk-spanduk kecaman di depan gedung bank sentral tersebut, di antaranya bertuliskan: "VOC Gaya Baru" , "Copot Deputi BI" , hingga tuntutan "Reformasi Total" .
Baca Juga:Jalan Rusak Berulang Jadi Sorotan, Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pembangunan Sesuai Standar
Sebelum mengepung Kantor BI Jateng, massa diketahui lebih dulu melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di depan Kantor Pertamina yang terletak di Jalan Pemuda No.114, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, guna memprotes carut-marutnya pasokan energi di tingkat lokal hingga kenaikan harga Pertamax.
Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, menegaskan bahwa HMI membawa tuntutan besar berupa "Reformasi Total". Menurutnya, jalannya roda pemerintahan saat ini telah mengkhianati amanat Reformasi 1998 karena kembali menganut sistem sentralisasi kekuasaan yang mutlak di Jakarta tanpa melihat potensi dan kesiapan riil di daerah.
"Hari ini semua kebijakan ditarik ke Jakarta. Kita tahu tumbangnya rezim masa lalu adalah demi nafas desentralisasi. Namun hari ini, sentralisasi itu diulang kembali secara paksa melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek media sosial war milik Prabowo melalui instrumen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG)!" kecam Billy disela-sela aksi, Kamis (18/6/2026).
Billy membongkar borok di tingkat daerah di mana pemerintah pusat terus memaksakan program dari Jakarta, sementara untuk urusan mendasar seperti pembiayaan pegawai lokal saja daerah diabaikan.
"Pemerintah pusat sibuk menggelontorkan proyek populis, tapi urusan menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan guru honorer di tingkat kabupaten/kota saja negara tidak mampu! Hal ini dibuktikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI kemarin, di mana pimpinan daerah ramai-ramai memprotes kebijakan pusat. Apa-apa ditarik ke pusat, tapi daerah yang menanggung bebannya!" cecar Billy.
Proyek MBG dan Koperasi Desa Dituding Jadi Alat Politik Pemilu 2029
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Ekonomi Syariah Masuk Hingga Level Desa
HMI Jateng-DIY secara blak-blakan menuding bahwa program andalan kabinet saat ini hanyalah alat politik demi melanggengkan kekuasaan di masa depan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dipaksa menjalankan program pusat tanpa melihat potensi riil kelurahan dan desa setempat.
"Kami menduga kuat bahwasanya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini dipaksakan hanya untuk menjaga jaminan dan nafas politik Prabowo Subianto menuju Pemilu 2029! Ini proyek politik untuk melanggengkan kekuasaan!" tegas Billy.
Ia juga mengkritik keras program MBG yang dinilai sarat akan tindak pidana korupsi karena tidak ada transparansi di dalamnya.
"Kita dipertontonkan hari ini, oknum-oknum pengelola MBG yang diangkat sejak 2024 terbukti korupsi secara berjamaah. Ini membuktikan kegagalan total pengelolaan negara di sektor pangan," lanjutnya.
Kebijakan BI Naikkan Suku Bunga Dikritik: Rakyat Dipandang Sebagai Data Statistik, Bukan Manusia
Di tempat yang sama, Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badko HMI Jateng-DIY, Gema Dilal, membongkar habis kegagalan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
HMI menilai, kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh angka 5.5 persen demi memperkuat rupiah dari keterpurukan Rp18.000 adalah langkah yang keliru, egois, dan tidak berempati pada rakyat kecil.
"Rupiah kemarin anjlok ke 18 ribu, lalu hari ini turun ke 17 ribu. Pemerintah klaim itu sudah stabil? Dalam studi akademik, itu keliru! Kebijakan menaikkan suku bunga demi sekadar menguatkan rupiah itu sangat tidak tepat di tengah hancurnya daya beli masyarakat," kritik Gema.
Dampak dari kenaikan suku bunga ini dinilai langsung mencekik leher masyarakat yang sedang kesulitan mencari nafkah karena otomatis menaikkan beban cicilan bulanan mereka.
"Kalau suku bunga naik, otomatis cicilan-cicilan masyarakat pada naik! Daya beli kita sedang anjlok, kok malah bebannya dinaikkan? Pemerintah menganggap masyarakat hanya sebagai angka statistik belaka, tidak ada empati sama sekali! Berbeda dengan zaman BJ Habibie yang menaikkan bunga tapi mampu membangun kepercayaan penuh terhadap independensi keuangan dan memperkuat daya beli riil," cetus Gema.
Akibat dari hancurnya pendapatan dan tidak berpihaknya kebijakan BI, HMI memaparkan fakta mengenai bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia saat ini.
"Data dari OJK sendiri sudah membuktikan, untuk mempertahankan hidup di negara ini, masyarakat miskin, petani, dan buruh bukan lagi bertahan menggunakan tabungan, melainkan terpaksa hidup dari Pinjol (Pinjaman Online) ! Kesejahteraan riil itu nol besar!" ungkapnya miris.
Jebakan Batman Pertalite dan Kegagalan Diplomasi Internasional
Terkait aksi yang sempat digelar di depan Kantor Pertamina Jalan Pemuda, HMI Jateng-DIY menyatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax) adalah "Jebakan Batman" sistematis yang dibuat pemerintah demi memangkas hak energi rakyat.
Berdasarkan hasil survei pom bensin yang dilakukan HMI di wilayah Jateng dan DIY, pasokan Pertalite sengaja dikurangi sehingga menimbulkan antrean yang luar biasa panjang dan melelahkan bagi masyarakat.
"Stok Pertalite sering habis dan antreannya mengular panjang. Ketika masyarakat terdesak karena aktivitasnya terganggu, mereka dipaksa beralih membeli Pertamax. Ini jebakan! Tidak ada formulasi kebijakan yang meringankan beban rakyat," kata Billy Al Sabil.
HMI juga mematahkan dalih menteri ESDM yang selalu menyalahkan faktor geopolitik internasional dan konflik berkepanjangan di Selat Hormuz sebagai biang keladi naiknya harga minyak nasional.
"Ini adalah bukti nyata kegagalan diplomasi dari pemerintahan Prabowo Subianto selaku presiden. Untuk apa Indonesia masuk ke dalam blok BRICS kalau tidak bisa memberikan usulan dan mengamankan stok minyak demi kepentingan nasional?" serang Billy.
Anak Muda Mustahil Beli Rumah: "UMR Kita Hanya Cukup untuk Makan Seperti Hewan"
Kritik tajam juga dilayangkan HMI mengenai hilangnya masa depan generasi muda akibat minimnya lapangan kerja dan tidak masuk akalnya ketetapan upah minimum (UMR/UMK) jika dibandingkan dengan meroketnya harga properti dan kebutuhan pokok.
Gema Dilal menyebut standar kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia saat ini sangat tidak manusiawi. Hal inilah yang memicu fenomena brain drain, di mana tenaga kerja kompeten Indonesia memilih kabur dan bekerja ke luar negeri.
"Gaji UMR di kita itu dipandang hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum saja. Kesejahteraan lain tidak dipikirkan. Kita ini diperlakukan seperti hewan yang cuma butuh makan dan minum! Padahal manusia itu butuh hiburan, butuh pendidikan. Mau beli buku saja mahal sekarang," keluh Gema.
Dengan kondisi upah yang sangat minim, HMI menilai klaim pemerintah terkait kesejahteraan adalah kebohongan publik.
"Dengan gaji segitu, anak muda mustahil bisa membeli rumah. Padahal papan adalah kebutuhan pokok. Ini sekaligus membantah klaim sepihak Presiden Prabowo yang menyebut masyarakat Indonesia tidak pengen kaya. Kita dipaksa miskin oleh sistem!" tegasnya.
6 Tuntutan Resmi Piagam Perlawanan Badko HMI Jateng-DIY
Di akhir aksi, Badko HMI Jateng-DIY secara resmi merilis manifesto tuntutan demi menjaga agar seluruh instrumen negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan kontrol sipil yang demokratis. Berikut adalah 6 tuntutan mutlak mereka:
1. Mendesak penutupan dan penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Jawa Tengah karena tidak efisien dan sarat korupsi.
2. Mendesak peninjauan dan evaluasi penuh terhadap kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta mematikan potensi lokal.
3. Mendesak penurunan harga BBM demi meringankan beban operasional rakyat kecil.
4. Mendesak pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi secara substantif, bukan sekadar menaikkan suku bunga.
5. Mendesak adanya subsidi penuh untuk sektor pendidikan agar tercipta pendidikan yang lebih inklusif dan murah bagi seluruh kalangan.
6. Menegaskan supremasi sipil dengan mengembalikan TNI-Polri ke barak serta menolak keras perluasan peran aparat keamanan dalam urusan jabatan sipil melalui UU TNI/Polri belakangan ini.
Aksi unjuk rasa yang sempat diwarnai aksi corat-coret dinding (tagging) sebagai bentuk ekspresi kemuakan mahasiswa ini akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 17.13 WIB.
HMI mengancam akan terus mengonsolidasikan seluruh cabang di kabupaten/kota untuk menggelar aksi unjuk rasa serentak jika tuntutan mereka tidak direspon dalam waktu dekat.
Kontributor : Ilma Latif
