- Pada awal Ramadan, siswa di Magelang dan Tangerang menerima paket Makanan Bergizi Gratis dengan porsi sangat minim.
- Menu berisi susu, roti, dan kurma itu dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran negara sebesar Rp11.500 per porsi.
- Hal ini memicu kekecewaan orang tua sekaligus kecurigaan masyarakat terkait transparansi tata kelola anggaran program pemerintah tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Tidak ada urusan yang lebih sensitif dibanding makan anak. Jadi ketika isi satu kotak Makanan Bergizi Gratis terasa terlalu minimalis untuk harga yang ditetapkan, wajar jika yang muncul bukan sekadar kecewa.
Padahal ini baru hari pertama anak-anak masuk sekolah setelah libur awal puasa. Hari pertama anak-anak menerima porsi makan bergizi “menu spesial” Ramadan.
Menu makan bergizi dari Magelang hingga Pasar Kemis, Tangerang, rata-rata sama: Sekotak kecil susu UHT, roti warungan ukuran kecil, tiga butir kurma, serta pisang atau jeruk.
Sederhana sekali. Bahkan terlalu sederhana untuk menu makan yang katanya dianggarkan Rp11.500 per porsi.
Baca Juga:Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
“Ini loh cecunguk-cecunguk ngasih makanan MBG nggak sesuai dan ora bejaji. Mosok harga Rp11.500 siswa cuma dikasih kurma 3 biji dan roti 2 biji,” teriak Yusuf, warga Magelang lewat status WhatsApp.
Seizin Yusuf, saya kutip kerasahannya. Bagaimana ia mangkel program besar Presiden Prabowo Subianto mencle dari tujuan begitu sampai ke bawah.
Yusuf masih berprasangka baik bahwa ada SPPG memberikan menu layak untuk siswa. Tapi dapur makan bergizi di daerahnya dianggap sudah kelewatan.
“Bila SPPG kok hanya ngasih kurma tiga biji, roti jajan pasar dua jenis dengan harga Rp11.500, logika anda bagaimana? Itu harga Rp5.000 udah dapat. Kalau mau korupsi sing rodo pinter dikit lah,” ujar Yusuf kesal.
Porsi Minimalis
Baca Juga:Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Biar adil, coba kita hitung berapa harga asli seporsi MBG yang diterima anak Yusuf. Kebetulan ada juga dia posting fotonya lewat WA.
Di situ ada foto roti isi ayam cincang yang biasa dijual di warung seharga Rp1.000. Satunya lagi roti bolen isi pisang yang umumnya dijual Rp2.000.
Dari foto juga terlihat kurma yang diberikan bukan kualitas premium. Boleh jadi kurma curah yang harga eceran tertingginya Rp40.000 per kilogram.
Jadi perkiraan total harga per porsi—sesuai foto—hampir sama dengan taksiran yang disebut Yusuf. “Cara mudah nangkap cecunguk dalam MBG. Berikan MBG dalam bentuk uang cash ke setiap siswa. Apabila ada pihak yang menolak, itulah cecunguknya.”
Di tempat lain, masih di Magelang, hari ini anak-anak TK menerima porsi makan bergizi gratis yang menunya mirip-mirip. Roti warungan, sekotak kecil susu UHT, dan sebiji pisang Cavendish.
Sedangkan kakaknya yang duduk di bangku sekolah dasar, dapat porsi tambahan satu plastik kecil kacang polong tepung. Silakan hitung berapa harga seporsi MBG yang mereka terima hari ini.
Angka itu yang bikin orang tua makin gerah. Rp11.500. Bagi sebagian orang mungkin terhitung kecil. Tapi bagi orang tua yang tiap hari belanja di warung dan tahu harga eceran, angka itu terasa janggal jika dibandingkan dengan isi kotaknya.
Bergizi Takjil Masjid
Situasi makin miris karena diwaktu yang sama selama Ramadan, masjid-masjid membagikan takjil gratis dengan menu yang—jujur—lebih layak.
Kemarin sore, anak saya sepulang TPA menjinjing plastik berisi sekotak nasi uduk lengkap dengan lauk ayam katsu dan selada. Masih ditambah satu cup kolak pisang, dan aneka macam jajanan.
Semua itu dari sedekah sukarela jemaah masjid. Tidak ada embel-embel APBN. Sonder anggaran negara, maupun tender proyek.
Pada titik ini, pertanyaan orang tua murid terdengar lebih seperti kegelisahan ketimbang amarah. Bagaimana mungkin program negara dengan anggaran triliunan rupiah, kalah saing dari dapur gotong royong masjid?
Masjid mengumpulkan recehan jemaah, tapi bisa menyajikan nasi lengkap dengan lauk. Negara mengumpulkan pajak, tapi menyajikan roti kecil dan tiga kurma.
Ironi kadang tidak perlu dibesar-besarkan—ia cukup dibuka dari dalam kotak makan.
Namun kita perlu adil menilai. Mengelola program makan gratis untuk ribuan, bahkan jutaan anak bukan perkara mudah.
Ada persoalan distribusi, rantai pasokan, standar gizi, hingga pengawasan. Tidak bisa serta merta menyederhanakan semuanya menjadi “negara tidak becus”.
Meski begitu, tidak bisa juga mengabaikan logika publik yang sangat sederhana: Jika komunitas saja bisa menyajikan menu lebih variatif dari dana sukarela, wajar muncul pertanyaan soal efisiensi di level kebijakan.
Di situ letak keresahannya. Bukan semata pada ukuran roti atau jumlah kurma. Melainkan pada kesenjangan antara rencana besar pemerintah dan rasa yang diterima masyarakat di lapangan.
Kritik Bukan Membangkang
Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto diserang habis-habisan di ruang digital karena mengkritik program MBG.
Kritik dianggap sebagai bentuk sikap tidak bersyukur. Seolah mempertanyakan program pemerintah berarti menolak bantuan dan melakukan pembangkangan.
Padahal dalam demokrasi, kritik justru bagian dari upaya memperbaiki kebijakan. Apalagi menyangkut makan anak-anak sekolah yang sering dijadikan simbol masa depan bangsa.
Kita sering terjebak pada dikotomi yang salah. Kritik dianggap sebagai sikap seratus persen menolak. Padahal yang dibutuhkan adalah evaluasi.
Program makan gratis bukan sekadar soal membagi makanan. Ini menyangkut kredibilitas pengelolaan anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Anggaran Rp11.500 mungkin sudah melalui hitung-hitungan teknokratik. Tapi pengalaman orang tua di lapangan juga bentuk data lain.
Keresahan semakin terasa ketika kita sadar bahwa bagi sebagian anak, makanan dari program ini mungkin menjadi tambahan penting. Jika porsinya terlalu minim, fungsi sosialnya ikut terkikis.
Bandingkan dengan takjil masjid. Nilainya bukan hanya terletak pada jenis dan jumlah lauk yang lebih lengkap. Tapi pada rasa kepedulian yang lebih nyata.
Transparansi Pengelolaan
Setiap orang di lingkungan masjid tahun dari mana uang sumbangan berasal. Mereka juga melihat langsung bagaimana proses takjil diolah hingga tersaji. Transparansi terjadi secara alami karena berbasis komunitas.
Sementara program negara bergerak dalam sistem yang jauh lebih kompleks dan tertutup. Maka ketika hasilnya terasa kurang memadai, yang muncul bukan hanya kecewa tapi juga curiga.
Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi antara anggaran dan hasil. Antara janji dan pengalaman konkret. Ketika warga merasa nilai Rp11.500 tidak tercermin dalam isi kotak, bukan hanya menu yang dipertanyakan, melainkan tata kelola.
Ramadhan seharusnya menjadi momen refleksi empati dan distribusi kebaikan. Ironis jika pada saat yang sama, warga justru membandingkan kedermawanan masjid dengan efektivitas negara.
Bukan untuk mempermalukan siapa pun. Tetapi untuk mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak eksis di atas kertas. Ia hidup di tangan anak-anak yang membuka kotak makan setiap hari.
Jadi sebelum sibuk membungkam kritik, ada baiknya pastikan dulu satu hal sederhana: Apakah isi kotak makan bergizi sudah sepadan dengan angka yang tercantum pada dokumen anggaran.
Sebab pada akhirnya, soal makan bergizi bukan hanya soal kalori. Tapi pertaruhan martabat pengelolaan publik.
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
