- Pada awal Ramadan, siswa di Magelang dan Tangerang menerima paket Makanan Bergizi Gratis dengan porsi sangat minim.
- Menu berisi susu, roti, dan kurma itu dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran negara sebesar Rp11.500 per porsi.
- Hal ini memicu kekecewaan orang tua sekaligus kecurigaan masyarakat terkait transparansi tata kelola anggaran program pemerintah tersebut.
Angka itu yang bikin orang tua makin gerah. Rp11.500. Bagi sebagian orang mungkin terhitung kecil. Tapi bagi orang tua yang tiap hari belanja di warung dan tahu harga eceran, angka itu terasa janggal jika dibandingkan dengan isi kotaknya.
Bergizi Takjil Masjid
Situasi makin miris karena diwaktu yang sama selama Ramadan, masjid-masjid membagikan takjil gratis dengan menu yang—jujur—lebih layak.
Kemarin sore, anak saya sepulang TPA menjinjing plastik berisi sekotak nasi uduk lengkap dengan lauk ayam katsu dan selada. Masih ditambah satu cup kolak pisang, dan aneka macam jajanan.
Baca Juga:Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
Semua itu dari sedekah sukarela jemaah masjid. Tidak ada embel-embel APBN. Sonder anggaran negara, maupun tender proyek.
Pada titik ini, pertanyaan orang tua murid terdengar lebih seperti kegelisahan ketimbang amarah. Bagaimana mungkin program negara dengan anggaran triliunan rupiah, kalah saing dari dapur gotong royong masjid?
Masjid mengumpulkan recehan jemaah, tapi bisa menyajikan nasi lengkap dengan lauk. Negara mengumpulkan pajak, tapi menyajikan roti kecil dan tiga kurma.
Ironi kadang tidak perlu dibesar-besarkan—ia cukup dibuka dari dalam kotak makan.
Namun kita perlu adil menilai. Mengelola program makan gratis untuk ribuan, bahkan jutaan anak bukan perkara mudah.
Baca Juga:Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Ada persoalan distribusi, rantai pasokan, standar gizi, hingga pengawasan. Tidak bisa serta merta menyederhanakan semuanya menjadi “negara tidak becus”.
Meski begitu, tidak bisa juga mengabaikan logika publik yang sangat sederhana: Jika komunitas saja bisa menyajikan menu lebih variatif dari dana sukarela, wajar muncul pertanyaan soal efisiensi di level kebijakan.
Di situ letak keresahannya. Bukan semata pada ukuran roti atau jumlah kurma. Melainkan pada kesenjangan antara rencana besar pemerintah dan rasa yang diterima masyarakat di lapangan.
Kritik Bukan Membangkang
Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto diserang habis-habisan di ruang digital karena mengkritik program MBG.
Kritik dianggap sebagai bentuk sikap tidak bersyukur. Seolah mempertanyakan program pemerintah berarti menolak bantuan dan melakukan pembangkangan.
