- Badko HMI Jateng-DIY menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BI dan Pertamina Semarang pada Kamis (18/6/2026).
- Massa menuntut reformasi total atas kebijakan ekonomi nasional, program pemerintah yang dinilai politis, serta kenaikan suku bunga.
- Aksi tersebut bertujuan memprotes kondisi ekonomi masyarakat dan mengancam akan melakukan demonstrasi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.
HMI menilai, kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan hingga menyentuh angka 5.5 persen demi memperkuat rupiah dari keterpurukan Rp18.000 adalah langkah yang keliru, egois, dan tidak berempati pada rakyat kecil.
"Rupiah kemarin anjlok ke 18 ribu, lalu hari ini turun ke 17 ribu. Pemerintah klaim itu sudah stabil? Dalam studi akademik, itu keliru! Kebijakan menaikkan suku bunga demi sekadar menguatkan rupiah itu sangat tidak tepat di tengah hancurnya daya beli masyarakat," kritik Gema.
Dampak dari kenaikan suku bunga ini dinilai langsung mencekik leher masyarakat yang sedang kesulitan mencari nafkah karena otomatis menaikkan beban cicilan bulanan mereka.
"Kalau suku bunga naik, otomatis cicilan-cicilan masyarakat pada naik! Daya beli kita sedang anjlok, kok malah bebannya dinaikkan? Pemerintah menganggap masyarakat hanya sebagai angka statistik belaka, tidak ada empati sama sekali! Berbeda dengan zaman BJ Habibie yang menaikkan bunga tapi mampu membangun kepercayaan penuh terhadap independensi keuangan dan memperkuat daya beli riil," cetus Gema.
Baca Juga:Jalan Rusak Berulang Jadi Sorotan, Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pembangunan Sesuai Standar
Akibat dari hancurnya pendapatan dan tidak berpihaknya kebijakan BI, HMI memaparkan fakta mengenai bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia saat ini.
"Data dari OJK sendiri sudah membuktikan, untuk mempertahankan hidup di negara ini, masyarakat miskin, petani, dan buruh bukan lagi bertahan menggunakan tabungan, melainkan terpaksa hidup dari Pinjol (Pinjaman Online) ! Kesejahteraan riil itu nol besar!" ungkapnya miris.
Jebakan Batman Pertalite dan Kegagalan Diplomasi Internasional
Terkait aksi yang sempat digelar di depan Kantor Pertamina Jalan Pemuda, HMI Jateng-DIY menyatakan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax) adalah "Jebakan Batman" sistematis yang dibuat pemerintah demi memangkas hak energi rakyat.
Berdasarkan hasil survei pom bensin yang dilakukan HMI di wilayah Jateng dan DIY, pasokan Pertalite sengaja dikurangi sehingga menimbulkan antrean yang luar biasa panjang dan melelahkan bagi masyarakat.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Ekonomi Syariah Masuk Hingga Level Desa
"Stok Pertalite sering habis dan antreannya mengular panjang. Ketika masyarakat terdesak karena aktivitasnya terganggu, mereka dipaksa beralih membeli Pertamax. Ini jebakan! Tidak ada formulasi kebijakan yang meringankan beban rakyat," kata Billy Al Sabil.
HMI juga mematahkan dalih menteri ESDM yang selalu menyalahkan faktor geopolitik internasional dan konflik berkepanjangan di Selat Hormuz sebagai biang keladi naiknya harga minyak nasional.
"Ini adalah bukti nyata kegagalan diplomasi dari pemerintahan Prabowo Subianto selaku presiden. Untuk apa Indonesia masuk ke dalam blok BRICS kalau tidak bisa memberikan usulan dan mengamankan stok minyak demi kepentingan nasional?" serang Billy.
Anak Muda Mustahil Beli Rumah: "UMR Kita Hanya Cukup untuk Makan Seperti Hewan"
Kritik tajam juga dilayangkan HMI mengenai hilangnya masa depan generasi muda akibat minimnya lapangan kerja dan tidak masuk akalnya ketetapan upah minimum (UMR/UMK) jika dibandingkan dengan meroketnya harga properti dan kebutuhan pokok.
Gema Dilal menyebut standar kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia saat ini sangat tidak manusiawi. Hal inilah yang memicu fenomena brain drain, di mana tenaga kerja kompeten Indonesia memilih kabur dan bekerja ke luar negeri.
"Gaji UMR di kita itu dipandang hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum saja. Kesejahteraan lain tidak dipikirkan. Kita ini diperlakukan seperti hewan yang cuma butuh makan dan minum! Padahal manusia itu butuh hiburan, butuh pendidikan. Mau beli buku saja mahal sekarang," keluh Gema.
