- Pemerintah pusat menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah guna menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.
- Pelaksanaan proyek ini memicu kontroversi akibat pelatihan militer bagi pengelola, penempatan lokasi tidak strategis, hingga penggusuran lahan produktif.
- Kebijakan tersebut menyebabkan Dana Desa di Jawa Tengah anjlok sebesar 73 persen sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.
"Kenapa harus ada bangunan sebesar itu? Kan jatuhnya jadi proyek fisik lagi. Bentuknya mesti kayak gudang besar untuk menaruh barang dagangan swalayan, lalu ada area parkir truk, mobil, dan motor. Dipaksa ada ruang klinik desa padahal kalau di wilayah kota semua layanan medis sudah ada. Percuma dibuat, menghabis-habiskan anggaran. Jelas ini jadi celah orang korupsi, cuma belum kelihatan saja sekarang," semprot Putri.
Lokasi 'Ajaib' di Kuburan hingga Lereng Gunung, Berapa Harganya?
Ketidakmatangan perencanaan megaproyek ini juga terendus dari penempatan geografi bangunannya. Jagat media sosial di Jawa Tengah sempat dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan gerai KDMP yang dibangun di lokasi-lokasi tidak lazim dan sepi dari pelintas, seperti di lereng gunung di Kabupaten Kendal, gerai yang dibangun terlalu dekat dan saling berhadapan di Wonogiri, memakan sebagian badan jalan di Temanggung, hingga di dekat area pemakaman umum (kuburan). Fenomena ganjil ini juga disaksikan langsung oleh Rayya Fiya saat melintas dari Semarang menuju Kudus.
"Saya lihat ada sekitar dua gerai di jalur Pantura utama. Tapi kalau masuk ke dalam daerah Kudus malah banyak dibangun, bukan jalan utama. Jadi kayaknya peluang pengunjung kok minim sekali, sementara saat ini ada Indomaret dan Alfamart yang setiap beberapa meter saja ada di jalan utama. Gimana mau bersaing kalau lokasinya masuk-masuk ke dalam?" herannya.
Baca Juga:Dulu Banjir dan Dinding Rapuh, Kini Rumah Kuli Bangunan di Kudus Ini Nyaman Ditempati
Dinkop UKM Jateng tidak menampik adanya kekeliruan penempatan tanah tersebut. Kendati demikian, Desy meminta pengurus tidak kehilangan motivasi.
"Tanggapan kami terkait lokasi yang tidak strategis lebih kepada memberi motivasi kepada pengurus agar dapat melihat potensi yang ada di daerah sekitar, serta pentingnya peran Pemdes untuk menggerakkan warganya agar dapat berpartisipasi," ujar Desy.
Di sisi lain, untuk urusan intervensi harga pangan pada unit yang sudah berjalan, strategi ini memang diakui warga berjalan cukup efektif. Di KKMP Sampangan, Kota Semarang misalnya, meski kondisi rak-rak pajangannya masih tampak lengang karena proses beralih ke gedung baru, unit ini sukses mencatat omzet Rp60 juta per bulan dengan mengandalkan strategi produk cepat berputar (fast moving).
Berdasarkan pantauan, harga kebutuhan pokok di koperasi dipatok lebih miring karena memangkas rantai distribusi langsung dari hulu:
• Beras SPHP (5 Kg): Dijual seharga Rp55.000.
Baca Juga:Big Bad Wolf Kembali ke Semarang, Bawa Sejuta Buku untuk Bangkitkan Minat Baca Generasi Muda
• Beras Premium (5 Kg): Dipatok Rp76.000 (jauh di bawah supermarket luar yang mencapai Rp95.000).
• Minyakita: Dijual Rp15.500 per liter (harga pasaran luar berkisar Rp18.000 - Rp20.000).
• Gas LPG 3 Kg: Sesuai HET resmi sebesar Rp18.000 (di warung eceran sudah menembus Rp20.000).
"Yang jelas dengan adanya koperasi ini kita banyak diuntungkan. Kita sebagai warga sekitar belanja lebih dekat dan harganya itu lebih miring dibandingkan dengan yang lain," tutur Utami Ningsih, salah satu warga setempat yang rutin membeli kebutuhan pokok di gerai Sampangan.
Proyek KDMP Datang, Dana Desa se-Jateng Anjlok Tajam 73 Persen
Meskipun harga sembako terbukti murah, harga mahal yang harus dibayar oleh struktur birokrasi dan pembangunan desa jauh lebih mengerikan. Megaproyek KDMP ini ditegang menjadi pemicu utama anjloknya pundi-pundi anggaran langsung ke desa-desa di Jawa Tengah secara drastis pada tahun anggaran 2026 ini.
