- Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan Pemprov Jawa Tengah menerapkan sistem PSEL dan RDF untuk mencapai target zero sampah 2029 pada Jumat (28/8/2026) di Bali.
- Pemprov Jawa Tengah bekerja sama dengan Danantara dan KSAD mengolah sampah harian serta timbunan TPA Jatibarang menjadi energi listrik dan solar.
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan kategori Lingkungan ASRI kepada Pemprov Jawa Tengah atas keberhasilan pengelolaan sampah tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengubah cara pandang dalam menangani persoalan sampah. Tak lagi sekadar mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), ribuan ton sampah yang dihasilkan setiap hari didorong untuk diolah menjadi energi listrik hingga bahan bakar.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah mengejar target pemerintah pusat menuju zero sampah pada 2029.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pengelolaan sampah di Jawa Tengah kini dibagi dalam sejumlah klaster berdasarkan volume timbulan sampah dan karakteristik wilayah.
Untuk wilayah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari, penanganannya dilakukan melalui model aglomerasi dan regional dengan skema Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Baca Juga:Pengeboran PLTP Gunung Ungaran Bisa Dihentikan Jika Potensi Tak Terbukti
Sementara untuk timbulan sekitar 100-200 ton per hari, pemerintah mendorong penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri.
"Pengelolaan sampah untuk volume di atas seribu ton per hari dilakukan dengan model aglomerasi dan regional untuk kebutuhan PSEL. Sementara volume sampah 100-200 ton per hari dikelola dengan model RDF," kata Luthfi dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II-2026 di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (28/8/2026) malam.
Model aglomerasi tersebut mulai dikerjakan melalui kerja sama dengan Danantara. Skemanya menggabungkan pengelolaan sampah dari sejumlah daerah yang berada dalam satu kawasan untuk kemudian diolah menjadi energi listrik.
Beberapa kawasan yang masuk skema tersebut antara lain Semarang Raya, yang mencakup Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.
Kemudian Pekalongan Raya yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Ada pula Tegal Raya yang mencakup Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Baca Juga:Geothermal Gunung Ungaran Ditargetkan Beroperasi 2031, Pengeboran Mulai 2028
Skema serupa juga didorong di kawasan Soloraya, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, serta Kota Salatiga.
Sementara itu, pengolahan dengan skema RDF telah dipraktikkan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Magelang, dan Kebumen. Sampah dari daerah-daerah tersebut diolah menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri semen.
Tak Hanya Sampah Baru, Timbunan TPA Juga Dibidik
Strategi Jateng tidak berhenti pada pengelolaan sampah yang masuk setiap hari. Timbunan sampah lama yang telah menggunung di sejumlah TPA juga mulai menjadi sasaran pengolahan.
Salah satunya adalah TPA Jatibarang di Kota Semarang. Pemprov Jateng tengah menyiapkan rencana kerja sama dengan KSAD untuk mengolah timbunan sampah di lokasi tersebut menjadi bahan bakar solar.
"Misalnya timbunan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang, rencana akan menggandeng KSAD untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar solar," ujar Luthfi.
Selain Jatibarang, pemerintah juga mendorong pengolahan timbunan sampah di kawasan Soloraya. Pemprov Jateng bahkan telah mengarahkan investor untuk melihat peluang pengembangan sektor pengolahan sampah tersebut.
Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam melihat sampah. TPA tidak lagi diposisikan sebagai titik akhir seluruh persoalan sampah, tetapi juga sebagai sumber material yang masih dapat diolah dan memiliki nilai ekonomi.
Dari Hulu, Bukan Sekadar Bereskan TPA
Meski teknologi pengolahan sampah terus dikembangkan, Luthfi menegaskan persoalan sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pengolahan di hilir.
Kesadaran masyarakat di tingkat hulu menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Karena itu, Pemprov Jateng juga mendorong program desa mandiri sampah sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
"Pengelolaan sampah tidak hanya terkait mengolah timbunan sampah yang menumpuk di TPA saja. Jauh dari itu, pengelolaan di sektor hulu juga menjadi target penanganan," katanya.
Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan persoalan sampah. Teknologi pengolahan di hilir harus berjalan beriringan dengan upaya mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
Strategi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Dalam acara yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pengelolaan sampah dan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Presiden, kata Tito, juga telah menetapkan target zero sampah pada 2029. Karena itu, daerah yang mampu menunjukkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan mendapat apresiasi sekaligus insentif fiskal.
Penghargaan tersebut kemudian diberikan kepada Pemprov Jateng untuk kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II-2026.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group itu diterima langsung oleh Ahmad Luthfi.
Selain Jawa Tengah, Jawa Timur juga mendapat apresiasi pada kategori yang sama. Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Wonosobo menjadi daerah terbaik untuk kategori tersebut.
Bagi Luthfi, penghargaan itu bukan menjadi titik akhir, melainkan pemacu bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
"Dari Jawa Tengah banyak yang dapat penghargaan, termasuk pemerintah provinsi. Ada Kabupaten Rembang, Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Wonosobo. Ini menjadi motivasi kita untuk lebih giat dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat," ujar Luthfi.
Selain pengelolaan sampah, Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama tingkat pemerintah kabupaten untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Kota Tegal menjadi terbaik kedua tingkat pemerintah kota pada kategori yang sama.
Sementara Kota Salatiga menjadi terbaik pertama tingkat pemerintah kota dalam kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan.
Dengan berbagai skema tersebut, Jateng kini mencoba membangun rantai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir: mengurangi timbulan dari sumbernya, mengolah sampah menjadi bahan bakar, hingga mengubahnya menjadi energi listrik.
Target akhirnya bukan sekadar mengurangi beban TPA, tetapi mengubah sampah dari persoalan lingkungan menjadi sumber energi dan nilai ekonomi.
